Hindari Politisasi Pengangkatan P3K Jadi ASN, Said Abdullah Minta Pemerintah Berkonsultasi ke DPR

“PDI-P mendukung penuh aspirasi tenaga kerja P3K, apalagi aspirasi itu telah lama menjadi titik pijak perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR RI,” ungkapnya. 

Said berharap, pada Januari 2024, pemerintah sudah mengangkat P3K menjadi PNS demi rasa keadilan yang telah lama mereka nantikan.

“Pada pembahasan APBN 2024, saya selaku Ketua Banggar DPR bersama kawan-kawan di Banggar DPR sudah mengantisipasi timbulnya kebutuhan anggaran atas hal ini,” katanya. 

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah segera mengangkat P3K menjadi PNS karena dukungan anggaran telah dipersiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024.

Said menambahkan, tenaga honorer sebelumnya telah lama mengadu ke DPR dan pemerintah untuk meminta diangkat sebagai PNS.  

Jumlah P3K Indonesia saat ini sebanyak 1,75 juta. Lalu, ditambah dengan guru dan tenaga kesehatan berjumlah 770.000 orang sehingga total keseluruhan berjumlah 2,52 juta orang.

Baca juga: UU ASN 2023: Honorer Dihapus Tahun Depan, PPPK Dapat Jaminan Pensiun

Sebelumnya, perjuangan mereka sempat terhalang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 99 dalam UU tersebut mengatur status P3K tidak bisa langsung diangkat menjadi PNS. 

Said mengatakan, mereka harus mengikuti ujian sebagai PNS sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya. 

“Padahal mereka telah mengabdi kepada negara bertahun-tahun dan menjalankan sebagai pelayan masyarakat di berbagai bidang, khususnya guru dan tenaga kerja kesehatan,” ungkapnya.