Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Cak Imin soal Tip Dapat Proyek Besar di Solo, Gibran: Saya Sering Dibantu Pak Ganjar

Kompas.com - 22/12/2023, 21:42 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku sering mendapat bantuan dari eks Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat Gibran menjabat Wali Kota Solo.

Gibran menyampaikan ini saat ditanyakan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal tip dan trik cara mendapatkan proyek besar dari pemerintah pusat di Solo, Jawa Tengah.

"Saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi. Ada CSR juga ada, BUMN juga," ujar Gibran dalam debat perdana cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Gibran Kembali Bakar Semangat Pendukung Saat Debat, seperti Saat Debat Capres

Gibran juga mengatakan dirinya selaku wali kota kerap melakukan kolaborasi dalam rangka membangun Kota Solo.

Selain itu, ia menyebut pendanaan proyek di Solo juga tidak selalu menggunakan dana dari APBN.

"Kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD, plus dibantu," kata dia.

Namun, Gibran menekankan bahwa sebelum dilakukan kolaborasi, wali kota harus memiliki readiness atau kesiapan.

Sebab, tanpa kesiapan tidak mungkin proyek bisa masuk ke suatu wilayah.

"Kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal nonteknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai bantaran rel kereta api," tambah dia.

Baca juga: Dampingi Gibran Debat, Prabowo: Dia Wali Kota, Paham Masalah dari Paling Akar

Adapun Cak Imin sebelumnya menanyakan Gibran yang juga Wali Kota Solo soal tip dan trik agar investasi atau proyek besar bisa masuk ke daerahnya.

Sebab, Cak Imin mengatakan, di Solo ada banyak proyek pemerintah pusat yang persentasenya lebih banyak dari daerah lain.

"Saya lihat itu ada 32 proyek pemerintah pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misanya Kota Madiun yang hanya 11 persen, Cirebon hanya 7 persen," ucap Cak Imin.

"Kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata bukan hanya di satu kota tapi di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com