TPN Ungkap Alasan Ganjar "Cecar" Prabowo soal Isu HAM di Debat Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menilai calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak memiliki kepastian apakah ingin menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak jika terpilih menjadi presiden.

Hal itu dianggap berbeda dengan sikap capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang disebut tegas ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM agar tidak muncul lagi dalam isu debat capres pada Pilpres yang akan datang.

Mulanya, Andi mengungkit bagaimana dalam debat capres perdana, Ganjar menanyakan komitmen Prabowo terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Yang diinginkan oleh Mas Ganjar adalah komitmennya Pak Prabowo. 'Pak Prabowo, kalau nanti jadi presiden, akan punya komitmen yang sama enggak untuk menuntaskan itu'. Mas Ganjar menunjukkan, yak saya akan menuntaskan itu," ujar Andi dalam tayangan Gaspol! Kompas.com dikutip Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Andi Widjajanto Ungkap Titik Pembeda Ganjar dan Jokowi, Singgung Manuver Pencalonan Gibran

"'Saya enggak mau hitam putih, saya enggak mau ragu-ragu, saya enggak mau abu-abu. Kalau enggak hitam, ya putih. Saya akan tuntaskan pelanggaran'. Itu kalau Mas Ganjar terpilih sebagai presiden," sambungnya.

Menurut Andi, hal itu memang ditanyakan Ganjar agar masyarakat atau publik, terutama keluarga korban pelanggaran HAM mendapatkan kepastian akan sikap calon pemimpinnya.

Selain itu, pertanyaan tentang komitmen memang harus disampaikan agar kasus pelanggaran HAM tidak terkesan mengambang atau bahkan terulang di kemudian hari.

Dari situ lah, Andi memandang dalam debat capres perdana, Prabowo tidak pasti bersikap apakah ingin menuntaskan pelanggaran HAM atau tidak.

Baca juga: Andi Widjajanto: Prabowo Strong Leader, Anies Smart, Ganjar Paling Mirip Jokowi

Bahkan, menurut Andi, Prabowo tidak memiliki kepastian dalam bersikap tentang pelanggaran HAM sejak mengikuti Pilpres sebelum sebelumnya.

"Pak Prabowo memiliki ketidakpastian, karena orang selalu bertanya setiap lima tahun (kontestasi Pilpres), terkait dengan penculikan, terkait dengan tim mawar, terkait dengan penghilangan aktivis atau tidak," tutur mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini.

Oleh karena itu, menurut Andi, Ganjar ingin meminta kepastian Prabowo terhadap kasus pelanggaran HAM itu disampaikan dalam kesempatan debat selanjutnya.

"Ayo tuntaskan, supaya Pak Prabowo juga memiliki kepastian. 'Sebenarnya status saya (Prabowo) apa (dalam dugaan keterlibatan kasus pelanggaran HAM)," pungkas Andi.