Ganjar Heran Pemerintah Malah Impor Beras Usai Dapat Penghargaan Internasional

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku kaget, pemerintah tetap memutuskan melakukan impor beras, meski stok beras di sejumlah daerah masih cukup.

Ini disampaikan Ganjar saat berpidato di acara dialog capres yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Mulanya, Ganjar bicara soal kegamangan antar negara membahas kesiapan pangan dunia.

Pasalnya, menurut Ganjar, ada beberapa negara yang kini masih terlibat konflik atau perang dan mengganggu stabilitas harga pangan.

"Beberapa negara yang berperang itu lumayan mengganggu distribusi sehingga harga juga terganggu. Global climate change terjadi. Pertumbuhan penduduk terjadi. Kerusakan lingkungan terjadi," kata Ganjar saat berpidato.

"Dan kemudian masing-masing negara menyiapkan dirinya untuk menjaga warganya," lanjut dia.

Baca juga: Ganjar Mengaku Dititipi Jokowi untuk Tancap Gas Proses Kedaulatan Pangan jika Jadi Presiden

Hingga suatu ketika, saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar berkesempatan berbincang dengan para pengambil keputusan di level nasional.

Saat itu, kata Ganjar, turut hadir lembaga internasional yang memberikan penghargaan pada Indonesia atas stabilitas pangan.

Tak hanya dirinya, kala itu juga diundang sejumlah gubernur lain, yang merupakan penghasil pangan cukup besar di Indonesia.

"Semua menyaksikan dan kemudian tepuk tangan menggelegar karena kita cukup pangannya," terang Ganjar.

Namun, tak berselang lama setelah penghargaan itu, Ganjar lantas kaget dan heran mengapa pemerintah malah mengimpor beras.

"Menjadi kontroversi karena kemudian tiba-tiba ada kebijakan, 'loh kita mau impor? Beras lagi'. Geger lah kemudian cerita-cerita itu," ucapnya.

Baca juga: Disebut Bakal Hentikan Bansos dan Program Pro Rakyat, Ganjar: Yang Ngomong Enggak Ngerti

Lepas dari situ, Ganjar menyoroti tema acara yang digelar IPB yaitu mewujudkan kedaulatan agromaritim.

Ia sepakat dengan tema itu. Menurutnya, tema yang membahas masalah substansi di negeri ini telah disuarakan partainya, PDI-P, dalam tema-tema Rakernas beberapa tahun terakhir.

"Biasanya partai berbicara cerita elektoral. Tapi kami senang beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir kita bicara kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu anak, stunting, dan terakhir kita bicara kedaulatan pangan," ungkapnya.

"Maka terima kasih Pak Rektor, saya diundang ke sini, temanya pas ini. Kita bicara daulat. Agromaritim. Sebuah mimpi besar agar paradigma kita akan menuju pada titik yang kita inginkan," pungkas dia.

Baca juga: Impor RI Tembus Rp 303,35 Triliun, China Jadi Pemasok Utama

Catatan Kompas.com, Indonesia pernah menerima penghargaan ketahanan pangan terkait swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Minggu (14/8/2022).

Penyerahan penghargaan itu dilakukan di Istana Negara pada Minggu siang.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan penghargaan ini menunjukkan Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil dalam swasembada pangan.

Penghargaan ini bertajuk Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology atau Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pelaku real bekerja di sawah, para petani Indonesia, atas kerja kerasnya," kata Jokowi dikutip tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu.