Anies-Prabowo-Ganjar Jawab Problem Persekusi: Singgung Bantuan Hukum hingga Pendidikan Budi Pekerti

“Agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal, bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami,” lanjutnya.

Selain itu, Ganjar menyebut, penting untuk melibatkan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan seuruh tokoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta proses pengambilan keputusan.

“Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan,” kata Ganjar.

Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungkapkan kekhawatirannya soal persekusi terhadap kelompok minoritas. Ia menanyakan pandangan Anies mengenai kelompok minoritas yang kesulitan membuat tempat ibadah di sejumlah wilayah.

“Bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah, tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya?” tanya Prabowo.

Menjawab Prabowo, Anies mengungkap capaiannya selama lima tahun memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur periode 2017-2022. Anies bilang, selama masa pemerintahannya, ia telah memberikan banyak izin pembangunan gereja yang sempat mandek 30-40 tahun lamanya.

Tak hanya itu, Anies juga mengeklaim banyak memberikan izin pendirian tempat ibadah untuk umat Buddha, Hindu, dan Kristen yang sebelumnya mengalami kesulitan izin.

“Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan,” klaim Anies.

“Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapatkan izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah,” tuturnya.

Baca juga: Anies Sebut Indeks Demokrasi RI Turun, Jokowi Curhat Sering Dihina dan Dicaci

Adapun debat perdana Pilpres 2024 digelar Selasa (12/12/2023) malam di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Debat perdana ini mengangkat tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.