Timnas Anies-Muhaimin Dorong Penegak Hukum Usut Aliran Dana Tambang Ilegal untuk Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-kapten Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan aliran dana tambang ilegal untuk kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ini kita support PPATK untuk menjalankan fungsinya juga, kalo memang ada aliran dana-dana yang dirasa ilegal atau tidak normal," ujar Sudirman saat ditemui di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023.

"Saya kira kewengan mereka untuk mengungkapnya kemudian tanggung jawab untuk penegak hukum untuk mengusutnya," sambung dia.

Baca juga: PPATK: Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2024 Meningkat Lebih dari 100 Persen

Sudirman mengatakan, Timnas Amin menaruh harapan besar pada institusi penegak hukum untuk memproses dugaan aliran dana itu.

"Kita menaruh harapan kepada semua institusi penegak hukum, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, TNI, polri itu berfungsi secara penuh secara maksimal sesuai dengan tupoksinya," tuturnya.

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya yang mengalir buat kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal)," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di sela-sela Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12/2023), seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan dari Tambang Ilegal Buat Kampanye Pemilu 2024

Ivan mengatakan, PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye Pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain. Namun, dia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana dimaksud.

Selain itu, lanjut Ivan, PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan yang berasal kejahatan lingkungan kepada aparat penegak hukum.