Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Etika Bernegara, Anies: Jangan Sembunyi di Balik Keputusan Hukum

Kompas.com - 12/12/2023, 22:50 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menilai bahwa etika merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi.

Anies mengatakan, sendi-sendi kehidupan bernegara akan rusak ketika etika tidak dijunjung tinggi.

"Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum," kata Anies dalam closing statement atau pernyataan penutupnya pada debat capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, calon pemimpin harus memberi contoh bagaimana etika dijunjung tinggi.

Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan

Menurutnya, akan terjadi kompromi dan praktik yang merusak jika tak ada etika dibiarkan. Apalagi, oleh seorang pemimpin.

"Justru kita mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh bila ada pelanggaran etika maka itu, adalah mendasar," ujar Anies.

"Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi dan praktik orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita, rusak kita," katanya lagi.

Dalam momen ini, Anies lantas menyinggung kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang juga tengah menguji sebuah etika bernegara.

Baca juga: Saat Ganjar Anggap Prabowo dan Anies Tengah Buka Kartu dan Tagih Janji Masing-masing

Ia mengatakan, Pilpres ini juga dapat menguji apakah kompromi-kompromi yang merusak etika dilakukan oleh para kandidat calon pemimpin bangsa.

"Karena itu lah, penting sekali kita menjunjung etika, dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji, apa dia kompromi apa tidak pada etika," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies juga sempat menyinggung soal fenomena "orang dalam" yang tak hanya terjadi di masyarakat. Tetapi, juga terjadi di proses yang paling puncak kekuasaan.

Ia lantas menegaskan bahwa fenomena tersebut harus dihilangkan agar tak merusak tatanan bernegara.

Baca juga: Ditanya Anies soal Kasus Kanjuruhan dan Kilometer 50, Ganjar: Pemerintah Musti Berani...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Nasional
Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Nasional
Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Nasional
Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Nasional
Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Nasional
Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Nasional
22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Nasional
Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Nasional
Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Nasional
KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

Nasional
Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Nasional
Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Nasional
Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com