Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Ganjar di-"Bully" karena Tetapkan Upah Rendah

Kompas.com - 11/12/2023, 20:59 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya di-bully karena menetapkan upah rendah saat menjabat gubernur Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri forum dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Ganjar mengaku pernah dianggap tak mensejahterakan buruh di Jawa Tengah karena menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) rendah.

“Saya di-bully oleh semua orang,’ Jawa Tengah percuma tuh, upah buruhnya rendah tuh, kamu mau sejahterakan rakyat bagaimana wong buruh upahnya rendah,’” sebut Ganjar.

UMP Jateng pada 2023 yang ditetapkan saat Ganjar masih menjabat gubernur yakni Rp 1.958.169,69.

Baca juga: Daftar UMP dan UMK Jateng 2023, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Namun bagi Ganjar, tinggi rendahnya upah buruh tak akan menjadi persoalan selama pemerintah mau memberikan berbagai fasilitas untuk menopang pengeluaran buruh.

Ia mengklaim, sempat bertanya pada kelompok buruh apa keresahan yang dialami.

“Lalu saya tanya, kawan-kawan buruh,’Problemmu harian itu apa?,’ kata dia.

Ganjar lalu menemukan tiga persoalan buruh yang menurutnya harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan UMP.

Pertama, memastikan skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berjalan lancar, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Sebab, keresahan para buruh adalah memenuhi pembayaran jika jatuh sakit.

“Dua, (kata buruh),’Saya takut anak saya enggak bisa sekolah,’ Oke sekolahnya gratis kalau negeri. Kalau tidak bagaimana? Kamu masuk kategori miskin kah? Kalau jawabannya iya, kamu tak kasih subsidi, karena saya punya subsidi,” papar dia.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Merosot karena Berkomunikasi Gaya Oposisi dan Ditinggal Pendukung Jokowi

Ketiga, lanjut Ganjar, buruh merasa keberatan dengan biaya transportasinya sehari-hari.

Maka, pemerintah harus menyiapkan angkutan umum yang terjangkau.

“Baik, saya buatkan subsidi, saya minta bantuan pusat maka saya bikin Transjateng yang masuk kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi,” tutur Ganjar.

“Subsidinya hanya Rp 10 miliar, kemudian koridornya ditambah. Negara tanggung jawab,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com