Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking Indonesia: Elektabilitas PDI-P Teratas, PPP Terancam Tak Lolos ke Senayan

Kompas.com - 11/12/2023, 18:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Poltracking Indonesia memprediksi elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bakal menempati posisi pertama dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2024.

Akan tetapi, dari survei itu Poltracking Indo memperkirakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan sebesar 4 persen pada Pemilu 2024.

"Pada simulasi surat suara 18 partai politik, PDI Perjuangan memperoleh elektabilitas 22,2 persen, diikuti Gerindra 18,3 persen dan Golkar 9,8 persen," kata Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi, dalam pemaparan hasil survei berjudul "Pengaruh Jokowi dan Mitigasi Pemilih terhadap Peta Elektoral Terkini", secara streaming melalui kanal Poltracking TV di YouTube pada Senin (11/12/2023).

Arya juga memaparkan sejumlah parpol yang bakal lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 dilihat dari hasil survei terkait elektabilitas.

Baca juga: Tanggapi Hasil Survei Litbang Kompas, Mahfud: Tak Apa-apa, Survei Tiap Saat Berubah

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang diprediksi lolos parliamentary threshold adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 9,4 persen, Partai Nasdem dengan 8,5 persen, Partai Demokrat dengan 5,8 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 5,1 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 4,5 persen.

Sedangkan elektabilitas PPP dalam survei itu diperkirakan mencapai 3,4 persen, atau dengan kata lain terancam tidak lolos ke parlemen.

Menurut Arya, posisi elektabilitas PPP berdasarkan hasil survei kemungkinan bakal masuk ke kelompok partai yang juga diperkirakan tak lolos ke Senayan seperti partai Perindo (1,5 persen), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,9 persen, Partai Ummat 0,2 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,2 persen, partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 0,2 persen, Partai Gelora 0,2 persen, dan Partai Buruh dengan 0,2 persen.

Baca juga: Respons Survei Litbang Kompas, Kubu Ganjar: Target Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran Masih Jauh


Akan tetapi, kata Arya, dari hasil analisis Poltracking terlihat elektabilitas PDI-P justru menurun jika dibandingkan survei pada September 2023.

"Dia sempat lumayan tinggi di September, baru agak cenderung menurun, berakhir di 22,2 persen," ujar Arya.

Sedangkan elektabilitas Gerindra terus menguat seiring dengan kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran.

Sementara itu, elektabilitas PKB, NasDem, Demokrat, dan PKS dinilai masih fluktuatif, tetapi terjadi kenaikan elektabilitas pada Juli 2023.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas PDI-P Tinggi di Jawa, Gerindra di Luar Jawa

Arya mengatakan, survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden dan dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.

Dia mengatakan, margin of error dari survei itu yakni sekitar 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden yang dilibatkan adalah warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih yaitu berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com