Soal Penunjukan Gubernur oleh Presiden di Draf RUU DKJ, Istana: Itu RUU Inisiatif DPR

"Sehingga usulan atau pendapat dari DPRD itu DPRD akan bersidang siapa nama-nama yang akan diusulkan. Itu proses demokrasinya di situ," ujarnya lagi.

Awiek mengatakan, setelah tak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta tetap memiliki kekhususan sebagai daerah.

Menurut dia, hal itu kemudian dimaknai dengan jalannya sistem pemerintahan yang khusus.

Berkaitan dengan hal itu, Panja RUU DKJ berkeinginan untuk tidak perlu mengadakan pilkada di DKJ.

"Awalnya memang ada keinginan sudahlah enggak usah ada pilkada langsung tunjuk, tapi kita mengingatkan di Pasal 18A-nya disebutkan kalau memang nomenklaturnya itu adalah daerah otonom, maka kepala daerah itu dilakukan pemilihan secara dilakukan melalui proses demokratis," kata Awiek.

"Pemilihan tidak langsung juga bermakna demokrasi, jadi ketika DPRD mengusulkan, ya itu proses demokrasinya di situ sehingga tidak semuanya hilang begitu saja," ujar Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini lagi.

Baca juga: RUU DKJ Dibahas Jelang Pemilu 2024, Dinilai Sarat akan Transaksi Politik