PADANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menganggap kebijakan Presiden Joko Widodo soal distribusi lahan salah kaprah.
Menurut dia, distribusi lahan tidak sama dengan pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat.
“Pak Jokowi itu judulnya benar distribusi lahan, tapi praktiknya salah, yang terjadi sertifikasi kepemilikan,” ucap Muhaimin di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).
Baca juga: Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat
Ia mengatakan, saat ini lahan di Indonesia hanya dikuasai setidaknya oleh 100 orang.
Oleh karena itu, salah satu prioritasnya ketika nantinya memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yaitu melakukan distribusi lahan yang adil.
“Kalau pemerintah tidak melakukan diatribusi lahan jangan mimpi ada keadilan, ada kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis kalau tidak melakukan distribusi lahan,” papar dia.
Ia menganggap lahan sebagai aset produksi yang mestinya dimiliki oleh masyarakat.
Baca juga: Jawab Mahasiswa yang Anggap Program OK OCE Anies Gagal, Muhaimin: Itu Program Sandiaga Uno
Jika memenangkan kontestasi, Muhaimin bakal langsung memeriksa kepemilihan lahan.
“Begitu saya dan Mas Anies menang, langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah mengecek lahan kepemilikan pribadi yang terlampau berlebihan untuk kita distribusikan kepada rakyat yang membutuhkan,” kata Muhaimin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.