Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Antam dan Kodam XVI/Pattimura Kerja Sama Perkuat Pengamanan di Wilayah Operasi Maluku Utara

Kompas.com - 02/12/2023, 21:04 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bersama anak usahanya, PT Nusa Karya Arindo (NKA), PT Sumberdaya Arindo (SDA), dan PT Feni Haltim (FHT) menandatangani pedoman kerja (domker) dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XVI/Pattimura di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Penandatanganan kerja sama tersebut berisi tentang Dukungan Perbantuan Kodam XVI/Pattimura di wilayah operasional Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Maluku Utara, PT NKA, PT SDA, dan PT FHT.

Legalisasi domker itu dilakukan oleh Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Syafrial bersama General Manager Antam UBP Nikel Maluku Utara Ery Budiman, Direktur Utama (Dirut) PT NKA Khaidir Said, Dirut PT SDA Tri Hartono, dan Dirut PT FHT Arman. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDA) Antam Achmad Ardianto.

Baca juga: Harga Emas Antam Sabtu 2 Desember Naik Rp 15.000 Per Gram

Sebagai saksi pengesahan, Direktur SDA Antam Achmad Ardianto menyambut baik kerja sama pihaknya dengan Kodam XVI/Pattimura untuk memperkuat pengamanan di sekitar wilayah operasi Antam dan anak usaha di Maluku Utara.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, beserta jajaran yang telah bersedia melakukan penandatanganan pedoman kerja dalam rangka perbantuan Kodam XVI/Pattimura di wilayah operasi kami yang berada di Maluku Utara,” kata Achmad dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/12/2023).

Ia mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut merupakan sinergi antara Antam dengan TNI untuk melakukan pengamanan di wilayah operasi Antam di Maluku Utara yang merupakan area proyek strategis nasional (PSN).

Baca juga: PSN Jokowi di Rempang Bisa Jadi Barometer Investor Asing, Asalkan…

“Domker ini merupakan turunan dan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) yang sebelumnya sudah ditandatangani antara Antam dengan Markas Besar (Mabes) TNI perihal sinergitas kegiatan perbantuan TNI di wilayah operasional Antam,” imbuh Achmad.

Menurutnya, penguatan pengamanan perlu dilakukan di seluruh wilayah operasi Antam, termasuk di Maluku Utara.

Apalagi, kata Achmad, sektor usaha dijalankan oleh Antam dan anak usahanya di wilayah tersebut memiliki peran yang sangat penting dan memengaruhi kesejahteraan banyak orang.

"Pembahasan dan penandatanganan domker dengan Kodam XVI/Pattimura dimaksudkan untuk menjadi pedoman pada pelaksanaan kegiatan yang efektif dan sistematis dalam mendukung perbantuan Kodam XVI di wilayah operasional Antam dan anak usahanya di Maluku Utara,” jelasnya.

Baca juga: Hilirisasi Perikanan Maluku Utara

Hal tersebut, lanjut Achmad, dilakukan untuk mencapai keamanan dan ketertiban, serta melindungi sekaligus mengamankan seluruh aset, kegiatan operasional dan produksi Antam, PT NKA, PT SDA, serta PT FHT.

Salah satu obyek vital nasional

Untuk diketahui, Antam UBP Nikel Maluku Utara, PT NKA, PT SDA, dan PT FHT yang beroperasi di Maluku Utara merupakan salah satu obyek vital nasional (obvitnas) yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas, dijelaskan bahwa obvitnas adalah kawasan, lokasi, bangunan, instalasi, dan/atau usaha yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Baca juga: Format Debat Diubah KPU, TPN Ganjar-Mahfud: Cawapres Bukan Ban Serep, Punya Peran Strategis

Dengan mempertimbangkan peran strategisnya, wilayah operasi Antam di Maluku Utara sebagai salah satu obvitnas memerlukan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan pada standar keamanan yang ketat.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat ancaman dan gangguan keamanan.

Halaman:


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com