Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PDI-P Diprediksi Tak Macam-macam meski Relasi dengan Jokowi Renggang

Kompas.com - 24/11/2023, 06:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Relasi para menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam titik terendah akibat perbedaan sikap politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, tetapi hal itu dinilai tidak mengganggu kinerja mereka. 

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, kinerja kabinet sudah tidak fokus sejak beberapa bulan terakhir karena beberapa menteri aktif berpolitik ketimbang mengurus pekerjaannya di kabinet.

"Tapi terkait relasi Jokowi dengan PDI-P, tampaknya tidak terlalu mengganggu kinerja menteri dari PDI-P," kata Jannus dalam keterangannya saat dikutip pada Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

"Karena rentang waktu tersisa sudah sangat pendek di satu sisi dan menteri dari PDI-P juga memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang sensitif dan politis, karena khawatir di-reshuffle oleh presiden di sisi lain," sambung Janus.

Janus juga memperkirakan para menteri yang berasal dari PDI-P tidak bakal macam-macam atau melakukan manuver politik karena posisi mereka terikat secara struktur kepada presiden dan bukan partai politik.

"Jika bermanuver secara politik, maka bisa langsung dicopot," ucap Jannus.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan


Sebelumnya diberitakan, PDI-P menyatakan tetap mengawal Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga menampik isu mereka bakal menarik para kader yang duduk di kabinet karena sudah berbeda sikap politik dengan Presiden Jokowi.

Meski tidak pernah menyampaikan secara terbuka, Presiden Jokowi diduga kuat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan tersebut tidak diusung oleh PDI-P. Partai banteng moncong putih mengusung paslon capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Nasdem: PDI-P Kan Partai Tua, Jangan Cengeng Dong!

Hasto menyatakan, para menteri yang merupakan kader PDI-P tetap bekerja profesional di pemerintahan saat ini. Mereka tidak terpengaruh sikap politik Jokowi yang berbeda.

"Jadi menteri di PDI-P tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya," kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Menteri yang merupakan kader PDI-P yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com