Wakili Jokowi di G20 Leaders’ Summit, Menko Airlangga Serukan Two-State Solution untuk Konflik Israel-Hamas

“Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina?” kata dalam intervensi acara tersebut. 

Airlangga juga bertanya kepada para pemimpin G20 terkait apa yang sudah dilakukan secara kolektif bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza untuk membuat situasi menjadi lebih baik.

“Kita ini para pemimpin dunia dan memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, tanggung jawab kita juga besar,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/11/2023). 

Dia mengatakan, jika G20 dapat mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di tempat lain dua tahun lalu, maka forum negara-negara ini bisa melakukannya di Gaza sekarang. 

“Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional,” ungkapnya.

Baca juga: Airlangga Berharap Insentif PPN Rumah Bisa Pacu Sektor Konstruksi

Seperti diketahui, konflik Ukraina-Rusia belum berakhir hingga saat ini dan sekarang terjadi konflik baru di Gaza. 

Konflik itu diperkirakan semakin menambah beban krisis dunia serta semakin jauh pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebagaimana komentar dari beberapa kepala pemerintahan lain.

Tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi Covid-19.

Airlangga menyampaikan, Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni terkait pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global sehingga G20 harus terus mendorong agar dialog dapat diupayakan. 

Dunia mengakui bahwa kekuatan dialog telah dibuktikan selama masa Presidensi Indonesia di G20 untuk menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan dalam G20.

Baca juga: Permintaan dari Sektor Otomotif Naik, Airlangga: Industri Baja dan Besi Tumbuh 10,86 Persen

Aksi global berikutnya adalah menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan. 

Perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai SDGs. 

Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.

“G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri,” ungkapnya.

Dia juga mengajak semua negara menghormati Piagam PBB dan hukum internasional karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi.