Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Sebut Tanggungjawab Mahfud

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menganggap bahwa calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo seharusnya bertanya kepada pasangannya, Mahfud MD mengenai rapor penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap buruk.

Pasalnya, Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Menko Polhukam yang paling bertanggungjawab penegakan hukum. Kan Pak Mahfud MD," kata Nusron Wahid kepada wartawan selepas acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang menghadirkan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

"Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, Sandiaga: Ganjar-Mahfud Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Nusron menilai bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab soal hal itu, kendati Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan.

"Ya tanya Pak Mahfud," kata Nusron.

Ia juga menganggap bahwa TKN Prabowo-Gibran tak berwenang untuk memberi penilaian serupa seperti yang diberikan Ganjar.

Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung Presiden Jokowi dianggap tak berpengaruh.

"Ya memang ada anak presiden terus kenapa? Tidak perlu kita tanggapi, suruh tanya Pak Mahfud. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayyun dan tanya sama Pak Mahfud," ujar Nusron.

"TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor. TKN dibentuk untuk memenangkan Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating," katanya menegaskan.

Baca juga: Prabowo Tertawa dan Mengedipkan Mata soal Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ia memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.

Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Ganjar tak menampik juga soal penilaian tinggi sebelumnya terhadap penegakkan hukum di era Jokowi. Hal itu dinilainya karena belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu.

Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," katanya.

Baca juga: Ganjar Sebut Penegakan Hukum Era Jokowi Menurun, Dapat Poin 5