Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, Sandiaga: Ganjar-Mahfud Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menanggapi pernyataan dari calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memberikan poin lima terkait penegakan hukum di Indonesia.

Diketahui, Ganjar memberikan poin lima dari 10 terkait penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sandiaga Uno mengatakan, pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar-Mahfud memiliki komitmen menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud ini juga menyampaikan bahwa PPP berkeinginan memiliki pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi.

"Yang kita inginkan salah satunya pemerintahan yang bersih bebas korupsi," kata Sandiaga usai menghadiri musyawarah kerja wilayah PPP DKI Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Ganjar Sebut Penegakan Hukum Era Jokowi Menurun, Dapat Poin 5

"Dan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, melanjutkan pembangunan di era Pak Jokowi dan melakukan percepatan pembangunan," ujarnya lagi.

Sandiaga mengatakan, PPP juga berkomitmen meningkatkan kinerja pemerintahan jika dirasa masih ada yang kurang.

"Kalau masih ada yang dirasa kurang itu kita lakukan percepatan pembangunan," kaya Sandiaga.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ia memberikan nilai lima.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.

"Turun (penegakan hukum)," kata Ganjar dalam paparannya.

Baca juga: Prabowo Tertawa dan Mengedipkan Mata soal Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi

Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.

Ganjar tak menampik soal penilaian tinggi sebelumnya terhadap penegakkan hukum di era Jokowi. Hal itu dinilainya karena belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu.

Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Ketika belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," katanya.

Ganjar lantas berjanji akan berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada penegak hukum jika terpilih di 2024.

Ia mengatakan, bakal berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk membuat regulasi untuk memperbaiki hukum di Indonesia.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Bantah Pakai Pakta Integritas untuk Raup Suara