Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Kejagung Sita Uang untuk Kondisikan Audit Proyek BTS 4G dari Achsanul dan Sadikin Senilai Rp 31,4 M...

Kompas.com - 17/11/2023, 11:04 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan dalam perkara dugaan korupsi terkait proyek pembangunan menara base transciever station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Terbaru, aset yang disita dari tersangka Achsanul Qosasi (AQ) dan tersangka Sadikin Rusli (SDK) senilai Rp 31,4 miliar.

Pantauan Kompas.com di Ruang Pers Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Jakarta, Kamis (16/11/2023), uang Rp 31,4 miliar itu turut dipajang dalam bentuk pecahan 100 Dolar Amerika Serikat (AS).

Uang senilai 2.021.000 Dolar AS setara dengan Rp 31.473.942.450 atau Rp 31,4 miliar itu disimpan dalam sebuah koper hitam.

"Berhasil mengupayakan pengembalian dan penyerahan sejumlah uang yaitu tepatnya sebesar 2.021.000 dolar AS dari saudara AQ dan saudara SDK yang kami terima melalui pengacara yang bersangkutan," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi dalam konferensi pers di lokasi.

Baca juga: Kejagung Sita Aset Anggota BPK Achsanul Qosasi, Sertikat Tanah hingga Ratusan Lembar Uang Asing

Uang 2.021.000 Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pecahan 100 Dolar AS disita Kejagung dari tersangka Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli.KOMPAS.com/Rahel Uang 2.021.000 Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pecahan 100 Dolar AS disita Kejagung dari tersangka Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli.

Kondisikan hasil audit

Achsanul Qosasi sebelumnya menjabat anggota BPK, sedangkan Sadikin disebut-sebut sebagai pihak swasta yang menjadi pengantara antara Achsanul dan terdakwa kasus BTS 4G, Irwan Hermawan (IH) dan Windi Purnama (WP).

Achsanul dan Sadikin diduga telah menerima uang sekitar Rp 40 miliar untuk mengintervensi hasil audit BPK terkait proyek pembangunan menara BTS yang dilakukan Kemenkominfo.

"Berdasarkan hasil penyidikan dapat kami pastikan bahwa penerimaan uang oleh Saudara AQ tersebut merupakan upaya untuk mengkondisikan hasil audit BPK," ujar Kuntadi.

Lebih lanjut, Kuntadi menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mencari sisa uang yang belum dikembalikan.

Baca juga: Kejagung Sita Rp 31,4 Miliar dari Achsanul Qosasi dan Sadikin dalam Bentuk Dolar AS

Bahkan, penyidik juga akan mendalami pihak lain yang kemungkinan terlibat karena mendapat aliran dana.

“Tadi kan sudah saya sampaikam sisa dari dari uang itu masih kami kejar dan sedang diupayakan untuk bisa diupayakan dikembalikan semuanya,” kata Kuntadi.

Usut TPPU

Dalam kasus ini, Kuntadi juga memastikan pihaknya mengusut soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Achsanul dan Sadikin.

Meski begitu, ia belum mau bicara banyak soal perkembangan pengusutan TPPU yang sudah dilakukan.

“Terkait dengan TPPU kami masih proses pendalaman. Apabila nanti ada indikasi ke arah sana tentunya pasti dapat kami pastikan akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Sadikin ditetapkan tersangka pada 15 Oktober 2023. Sedangkan Achsanul Qosasi ditetapkan tersangka pada 3 November 2023.

Keduanya dijerat dengan Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: Achsanul Qosasi dan Sadikin Diduga Terima Uang Rp 40 Miliar untuk Kondisikan Audit Proyek BTS 4G

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com