Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Georgetown University Akan Buka Kampus di Indonesia 2024

Kompas.com - 15/11/2023, 08:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Georgetown University atau Universitas Georgetown akan membuka kampus di Indonesia pada 2024.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan akademisi Georgetown University di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/11/2023) waktu setempat.

"Ini pertama kali saya berbicara di sebuah universitas di Amerika dan itu adalah Georgetown University. Alasan saya ada dua, pertama karena ini adalah universitas bagus, top," ujar Jokowi dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (14/11/2023) malam.

Baca juga: Paparkan IKN Saat Beri Kuliah di AS, Jokowi: Kita Harapkan Bisa Dihuni Agustus 2024

"Yang kedua karena Indonesia dan Georgetown University akan menjalin kerja sama dan Georgetown University akan membuka kampus di Indonesia tahun depan. Semoga tidak mundur," tuturnya.

Jokowi menyebutkan, pendidikan adalah salah satu prioritas Indonesia. Karena pada 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu yang penting dalam bonus demografi itu.

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke AS Sepakati Kerja Sama Bisnis 25,85 Miliar Dollar AS

Kepala Negara pun berharap nantinya lulusan dari kampus Georgetown University di Indonesia bisa menjadi Presiden seperti halnya Bill Clinton yang merupakan jebolan universitas tersebut.

Bill Clinton merupakan Presiden AS ke-42 yang menjabat pada 1993 hingga 2001.

Dalam kuliah umum yang diikuti sekitar 500 peserta itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal pemilihan umum (pemilu) hingga pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia.

Jokowi di awal menjelaskan tentang kondisi Indonesia. Dia menyebutkan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dikelilingi oleh lautan.

Juga memiliki 714 suku dengan 1.100 lebih bahasa daerah.

Baca juga: Beri Kuliah Umum di Georgetown University, Jokowi Bicara Keberagaman, Pemilu, dan Pilkades

"Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu. Pilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif atau parlemen dan kemudian di bulan November akan ada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota," ujar Jokowi.

"Pemilihan langsung oleh rakyat. (Pemilihan) gubernur ada 38, bupati dan wali kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pemilihan kepala desa yang jumlahnya 74.800," tuturnya.

Merujuk kepada data-data tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dipersatukan oleh keberagaman. Bagi Indonesia sendiri, keberagaman dan perbedaan adalah keuntungan.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut dalam mengelola keberagamannya Indonesia memiliki panduan, yaitu ideologi Pancasila.

Baca juga: Di Georgetown University, Jokowi Singgung Keegoisan Negara Maju

Selain itu, ada pula Bhinneka Tunggal Ika atau unity in diversity yang menginspirasi kehidupan bernegara.

"Bagi Indonesia kompetisi dan rivalitas adalah wajar. Kompetisi China dan AS, kompetisi timur dan barat adalah natural dan wajar," ungkap Jokowi.

Kepala Negara menyatakan, perbedaan adalah hal yang biasa tetapi harus diatur dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat memicu ketidakstabilan kawasan.

"Yang namanya communication, room for dialogue, collaboration, cooperation itu menjadi kunci utk mencapai stabilitas dan perdamaian baik di kawasan maupun di dunia," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com