Menagih Etika Menuju 2024

Ketika manuver-manuver politik niretika terus berlangsung dan lembaga-lembaga negara–terlebih otoritas penegakan hukum–semakin jauh dari sikap netral, apalagi jika pimpinan lembaga eksekutif terindikasi kuat gelap mata dan melakukan cawe-cawe lancung, maka jalan terakhir yang Mayjen Kunto kemukakan tentu menjadi relevan untuk dibahas serius.

Solusi itu berupa sedikit majunya TNI mengambil posisi.

Posisi yang TNI tempati, jika pemikiran Mayjen Kunto menjadi kenyataan, harus dipastikan tidak memunggungi lima butir netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Pertama, tidak melakukan politik praktis dan memihak pada paslon maupun parpol manapun. Kedua, tidak memberikan sarana dan prasarana untuk kegiatan kampanye.

Ketiga, melarang keluarga prajurit TNI memberikan arahan dalam menentukan hak pilih. Keempat, tidak menanggapi atau pun mengunggah hasil quick count. Kelima, menindak tegas prajurit dan ASN TNI yang melanggar butir pertama.

Posisi sedikit maju TNI tersebut dilakukan mesti semata-mata sebagai upaya mitigasi institusi negara lainnya tidak lagi dapat diharapkan.

Dengan posisi itu, tujuannya, agar Indonesia tidak kian terperosok dalam pembusukan tatanan bernegara yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa saat ini. Dialah rezim yang mengatasi kemusnahan moral dan kebangkrutan etikanya dengan praktik despotisme.