Soal Pencopotan Baliho Bergambar Dirinya di Bali, Ganjar: Kalau Tak Melanggar, Baiknya Tidak Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P, Ganjar Pranowo mengaku prihatin atas pencopotan baliho bergambar dirinya dan bakal calon wakil presiden, Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Dia mempertanyakan maksud dan tujuan pencopotan itu.

Menurut Ganjar, jika pemasangan baliho tidak melanggar aturan, sebaiknya tidak ada pencopotan.

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Politisi PDI-P Anggap Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Bukti Pemerintah Sulit Netral pada Pilpres 2024

Ini disampaikannya setelah menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku mendapatkan informasi bahwa baliho yang dicopot sudah dipasang kembali.

Ganjar juga telah berdiskusi mengenai hal ini dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Bali, Wayan Koster.

"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," ucap dia.

Ganjar menekankan pentingnya netralitas dari semua aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024.

Menurut dia, hal ini akan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan aman, damai, dan adil.

"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," ujar Ganjar.

Baca juga: Mahfud Geleng-geleng Ditanya soal Baliho Gambar Dirinya dan Ganjar Diturunkan, Sebut Tidak Penting

Sebelumnya diberitakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik.