Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Ada Satu Kata "Papua" dalam Visi-Misi Prabowo-Gibran

Kompas.com - 01/11/2023, 09:19 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak membahas isu daerah Papua dalam dokumen visi-misinya.

Penelusuran Kompas.com, hanya ada satu kata "Papua" dalam visi-misi Prabowo-Gibran, yaitu dalam profil Prabowo yang pernah menyelamatkan 20 sandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1996.

Sedangkan kandidat lain Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari PDI-Perjuangan sedikit menyinggung isu Papua dari kebijakan fiskal dan pembangunan asimetris.

"Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan," tulis dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Hanya Prabowo-Gibran yang Tak Janjikan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pembahasan soal Papua terbanyak dari pasangan Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam agenda strategis delapan sayap kemajuan mereka, salah satunya Papua.

Ada 14 poin yang ditawarkan terkait pemerataan pembangunan di Papua oleh Anies-Imin.

Pertama, lewat pendekatan dialog dan pemberdayaan masyarakat untuk penyelesaian konflik.

Kedua, pembangunan hijau dan berkelanjutan dengan menghormati otonomi khusus dan hak wilayah masyarakat adat.

Ketiga, industrialisasi barang substitusi impor pangan dan non pangan dengan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Sorong sebagai hub utama

Keempat, mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal dengan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) sebagai aktor utama.

Baca juga: Menhan Prabowo Sebut Papua Masuk Proyeksi untuk Pembangunan Sumber Air

Kelima, revitalisasi Pelabuhan Biak, Jayapura dan Samabusa Nabire untuk akses masuk utama barang dan jasa di wilayah utara, bagian selatan Pelabuhan Pomako Mimika dan Merauke.

Keenam, melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua.

Ketujuh, pengaspalan lebih dari 1.700 kilometer jalan Trans Papua.

Kedelapan, mengoptimalkan kolaborasi BUMN transportasi dan swasta untuk menurunkan biaya logistik.

Kesembilan, mengoptimalkan bandara Mozes Kilangin sebagai jaringan logistik udara untuk wilayah pegunungan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com