Gibran Jadi Pasangan Prabowo, Yasonna: Silakan, Itu Hak Dia untuk Maju Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menyatakan, majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo merupakan sebuah hak.

Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh fenomena politik yang berkembang belakangan ini.

"Ya silakan, itu kan haknya dia untuk maju dalam kontestasi (Pilpres) ini," kata Yasonna dalam acara Konferensi Hukum Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: KPU: Berkas Pendaftaran Prabowo-Gibran Lengkap

Yasonna pun menyampaikan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P kemungkinan akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap manuver tersebut. Namun, dia mengaku belum tau apa yang akan dilakukan DPP.

Kendati begitu, menurut Yasonna, hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih baik-baik saja.

"Saya belum dapat informasi dari DPP. Saya kira DPP akan memberikan pandangannya. Enggak (masalah hubungan Megawati-Jokowi), baik baik saja saya kira. Enggak ada masalah," ucap Yasonna.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dianggap bermanuver melawan PDI-P setelah Gibran diusung menjadi calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Keduanya telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini.

Digandengnya Gibran lantas menuai kontroversi dan dianggap sebagai politik dinasti.

Terutama, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin (16/10/2023).

Baca juga: Prabowo-Gibran Daftar ke KPU, Mahfud: Biasa Saja, Bagus

Langkah tersebut makin terbuka lebar ketika MK akhirnya memutuskan tidak dapat menerima semua gugatan terkait usia maksimal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin pekan ini.

Publik menilai hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati merenggang. Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai, renggangnya hubungan tersebut terjadi lantaran Presiden Jokowi tiga kali kecewa dengan Megawati, karena keinginannya tidak terpenuhi.

Padahal, Jokowi sudah berada di PDI-P sejak dia berhasil menenangkan kontestasi di Kota Solo dan dilantik menjadi Wali Kota Solo.

Ari memerinci, keinginan pertama dan kedua Jokowi adalah soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Keinginan ketiga, membuat Gibran bisa melaju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres tahun 2024.

"Pemahaman saya, ada keinginan-keinginan dari presiden yang tidak disepakati oleh Bu Mega," kata Ari dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, dikutip Rabu (25/10/2023).