Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menpan-RB Resmikan MPP Klungkung untuk Pacu Kemudahan Berusaha

Kompas.com - 23/10/2023, 12:59 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Kemudahan bagi investor untuk berusaha kini dapat dirasakan di Kabupaten Klungkung melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis pelayanan, baik perizinan dan nonperizinan sekaligus wujud reformasi birokrasi yang berdampak terhadap perbaikan kualitas perekonomian daerah.

“Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat meresmikan MPP Kabupaten Klungkung, Senin (23/10/2023).

MPP Klungkung merupakan MPP ke-4 di Provinsi Bali dan menjadi MPP ke-153 di Indonesia. Di setiap MPP, ratusan izin hingga dokumen keperluan warga dilayani dalam satu tempat yang terintegrasi.

Baca juga: Mayat Pria Dekat Mal MPP Batam Ternyata Dibunuh Pasangannya

Di samping mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyelenggarakan MPP, pihaknya juga telah mencanangkan digitalisasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan MPP Digital.

MPP Digital telah diinisiasi oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama dengan beberapa instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini yang sudah sangat akrab dengan teknologi informasi.

Dengan MPP Digital, masyarakat dapat mengakses layanan publik pemerintah hanya dengan menggunakan satu ID dan satu aplikasi.

MPP Digital adalah penyempurna MPP fisik bukan sebagai pengganti. Oleh karenanya, tangga selanjutnya yang harus ditapaki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung adalah mengimplementasikan MPP Digital.

Baca juga: Ada Ruang Prioritas di MPP Gresik bagi Investor Kawasan Ekonomi Khusus

Saat ini Kemenpan-RB telah mengembangkan MPP Digital. Sebanyak 21 kabupaten/kota telah kami tunjuk sebagai pilot project penerapan MPP Digital.

"Untuk itu, kami harap ke depan semua daerah dapat menyelenggarakan MPP, baik secara fisik maupun digital," tutur Anas.

Ia pun mengapresiasi Bupati Klungkung dan jajarannya yang telah berkomitmen dan bekerja keras memberikan pelayanan bagi masyarakat.

“Semoga MPP ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

Ia juga berharap agar pemerintah daerah (pemda) dan seluruh masyarakat Klungkung dapat bersinergi dan bekerja sama menjaga serta mengembangkan MPP untuk kesejahteraan bersama.

Baca juga: Resmikan 5 MPP di Jatim, Menteri PAN-RB Anas: Mudah-mudahan Berdampak bagi Rakyat

Peresmian MPP di Klungkung, Bali.DOK. Kemenpan-RB Peresmian MPP di Klungkung, Bali.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, hal utama yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan bagi masyarakat adalah komitmen dari pimpinan.

Dari komitmen tersebut dapat, sebut dia, dilakukan pemetaan masalah, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Pada 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengucurkan dana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik se Provinsi Bali, salah satunya dengan pembangunan MPP,” katanya.

Sedangkan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengatakan bahwa peresmian MPP di wilayahnya merupakan tonggak awal pemerintahan Kabupaten Klungkung untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi warga.

Baca juga: Jadi Partai Modern Berideologi Pancasila, PDI-P Hadirkan Stan Aplikasi MPP di Puncak Peringatan BBK

"Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, kehadiran MPP juga sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk membangun inovasi menuju klungkung sejahtera. Kami ingin sampaikan terima kasih kepada Kemenpan-RB dan seluruh pihak terkait," tutur Suwirta.

"Mari bergandengan tangan untuk peningkatan kualitas layanan publik, sehingga gedung MPP dapat berikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com