Menpan-RB Resmikan MPP Klungkung untuk Pacu Kemudahan Berusaha

KOMPAS.com - Kemudahan bagi investor untuk berusaha kini dapat dirasakan di Kabupaten Klungkung melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis pelayanan, baik perizinan dan nonperizinan sekaligus wujud reformasi birokrasi yang berdampak terhadap perbaikan kualitas perekonomian daerah.

“Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat meresmikan MPP Kabupaten Klungkung, Senin (23/10/2023).

MPP Klungkung merupakan MPP ke-4 di Provinsi Bali dan menjadi MPP ke-153 di Indonesia. Di setiap MPP, ratusan izin hingga dokumen keperluan warga dilayani dalam satu tempat yang terintegrasi.

Di samping mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyelenggarakan MPP, pihaknya juga telah mencanangkan digitalisasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan MPP Digital.

MPP Digital telah diinisiasi oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama dengan beberapa instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini yang sudah sangat akrab dengan teknologi informasi.

Dengan MPP Digital, masyarakat dapat mengakses layanan publik pemerintah hanya dengan menggunakan satu ID dan satu aplikasi.

MPP Digital adalah penyempurna MPP fisik bukan sebagai pengganti. Oleh karenanya, tangga selanjutnya yang harus ditapaki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung adalah mengimplementasikan MPP Digital.

Saat ini Kemenpan-RB telah mengembangkan MPP Digital. Sebanyak 21 kabupaten/kota telah kami tunjuk sebagai pilot project penerapan MPP Digital.

"Untuk itu, kami harap ke depan semua daerah dapat menyelenggarakan MPP, baik secara fisik maupun digital," tutur Anas.

Ia pun mengapresiasi Bupati Klungkung dan jajarannya yang telah berkomitmen dan bekerja keras memberikan pelayanan bagi masyarakat.

“Semoga MPP ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

Ia juga berharap agar pemerintah daerah (pemda) dan seluruh masyarakat Klungkung dapat bersinergi dan bekerja sama menjaga serta mengembangkan MPP untuk kesejahteraan bersama.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, hal utama yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan bagi masyarakat adalah komitmen dari pimpinan.

Dari komitmen tersebut dapat, sebut dia, dilakukan pemetaan masalah, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Pada 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengucurkan dana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik se Provinsi Bali, salah satunya dengan pembangunan MPP,” katanya.

Sedangkan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengatakan bahwa peresmian MPP di wilayahnya merupakan tonggak awal pemerintahan Kabupaten Klungkung untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi warga.

"Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, kehadiran MPP juga sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk membangun inovasi menuju klungkung sejahtera. Kami ingin sampaikan terima kasih kepada Kemenpan-RB dan seluruh pihak terkait," tutur Suwirta.

"Mari bergandengan tangan untuk peningkatan kualitas layanan publik, sehingga gedung MPP dapat berikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” lanjutnya.