Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darwin Darmawan

Pendeta GKI, Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

"Jokowi is Me" sebagai Pembusukan Politik

Kompas.com - 23/10/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEPUTUSAN Partai Solidaritas Indonesia menjadikan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum partai adalah keputusan yang cerdas secara politis, namun menyedihkan secara demokratis.

Langkah tersebut membuka kemungkinan partai ini melewati ambang batas parlemen empat persen. Namun keputusan politik tersebut menunjukkan pragmatisme politik dan berlawanan dengan semangat egalitarianisme yang diusung mereka.

Langkah cerdas PSI

Beberapa survei menunjukkan PSI terancam tidak masuk ke Senayan dalam pemilu 2024. Elektabilitas PSI dalam survei Kompas pada Juni 2022, sebesar 0,7 persen.

SMRC merilis hasil yang lebih rendah pada Desember 2022: 0,5 persen. Sementara itu, LSI Denny JA menyampaikan hasil survei (7/2/2023) bahwa PSI mendapat 0,5 persen.

Artinya, tiga lembaga survei yang berbeda sama-sama melihat perolehan suara PSI jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Langkah zig zag politik PSI yang pada Oktober 2022, mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, lalu menerima Prabowo Subianto di kantor DPP PSI pada 2 Agustus 2023, yang diikuti dengan mencabut dukungan kepada Ganjar karena mencermati nasihat Presiden Jokowi untuk tidak buru-buru menentukan capres yang akan didukung (23 Agustus 2023), membuat sebagian pemilihnya bingung.

Sejumlah orang muda kelas menengah perkotaan yang selama ini menjadi pendukung PSI dan mengetahui rekam jejak Prabowo, merasa kecewa dan mempertanyakan langkah zig zag PSI, khususnya ketika menerima Prabowo di kantor DPP.

Kritik dan kekecewaan tersebut mendorong pengurus PSI, yang banyak diwakili Grace Natalie, menyampaikan klarifikasi-klarifikasi melalui media sosial PSI.

Dengan hasil survei elektabilitas PSI di bawah empat persen dan kekecewaan sebagian pendukungnya, sulit bagi PSI untuk lolos ke parlemen jika tidak ada langkah signifikan.

Di sinilah keputusan untuk menjadikan Kaesang sebagai ketua umum menjadi penting. Keputusan tersebut cerdas secara politik.

Untuk partai-partai nasionalis, ketua umum partai menjadi magnet electoral partai (Litbang Kompas, 8 Agustus 2022).

Dalam survei tersebut dijelaskan, parpol nasionalis/non-agama yang sudah mapan rata-rata memiliki figur kuat sebagai magnet politik terbesar bagi pemilih.

Jika partai nasionalis yang mapan saja bertumpu pada figur ketua umum yang kuat, apalagi PSI yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen.

Kaesang, anak Jokowi, punya popularitas dan diharapkan menjadi magnet electoral bagi PSI. Maka seperti yang disebutkan Kaesang sendiri dalam pidatonya sebagai ketua PSI, Kaesang ingin meloloskan PSI ke Senayan.

Harapan tersebut realistis. Kaesang adalah anak Jokowi. Masyarakat Indonesia puas dengan pemerintahan Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com