Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Imbau Capres-Cawapres Tidak Kunjungi Pondok Gontor Selama Pemilu

Kompas.com - 20/10/2023, 20:00 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Wakaf Pondok Gontor Hidayat Nur Wahid (HNW) mengimbau para calon presiden dan calon wakil presiden tidak mengunjungi Pondok Gontor selama tahapan pemilihan umum (pemilu). Hal ini karena Pondok Gontor tidak berpolitik praktis.

“Gontor mempersilakan para kandidat kalau mau datang, silakan datang ke tempat yang lain,” kata Hidayat ditemui usai acara persiapan 100 tahun Gontor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2023).

Hidayat mengatakan, itu juga berlaku bagi calon anggota legislatif.

Baca juga: Ada Pemilu 2024, Formula E Batal Digelar di Jakarta Tahun Depan

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, posisi Pondok Gontor sudah sangat jelas, tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

“(Para calon) silakan datang ke pihak lain, pesantren-pesantren lain yang barangkali memungkinkan untuk kemudian akan mendapat dukungan praktis atau yang lainnya,” ujar Hidayat.

Sejauh ini, lanjut Hidayat, belum ada bakal capres dan cawapres atau calon legislatif yang menjadwalkan kunjungan ke Pondok Gontor.

Baca juga: Sandiaga Uno Ajak Semua Kader PPP Wujudkan Target Perolehan 11 Juta Suara pada Pemilu 2024

“Sikap Gontor yang konsisten tadi, dipahami baik oleh para kandidat sehingga mereka tidak memaksakan diri atau merepotkan Gontor dengan kunjungan-kunjungan tersebut,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Hidayat menambahkan, Pondok Gontor juga akan mengimbau para santrinya untuk tidak golongan putih (golput) dalam Pemilu 2024.

“Gontor tidak menganjurkan warganya untuk golput,” kata Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com