Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Pelaku UMKM Harus Disadarkan untuk Adaptasi dengan Zaman

Kompas.com - 13/10/2023, 15:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus disadarkan agar bersiap dan beradaptasi menghadapi disrupsi di bidang ekonomi.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Ijtima Sanawi atau Pertemuan Tahunan Dewan Pengawas Syariah 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

"Mesti segera dilakukan langkah penyadaran kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menyiapkan diri dan terus adaptif dengan dinamika zaman, termasuk menghadapi tantangan disrupsi," kata Ma'ruf, Jumat siang.

Baca juga: Hari Pertama Berkantor di Papua, Wapres Maruf Soroti Isu Keamanan

Ma'ruf mengingatkan, disrupsi adalah tantangan ekonomi global saat ini yang didorong oleh kemajuan teknologi digital dan inovasi.

Oleh sebab itu, Ma'ruf menegaskan bahwa pelaku ekonomi harus mampu beradaptasi agar tidak kena dampak disrupsi.

"Pelaku ekonomi yang tidak menyesuaikan diri akan terkena dampak, karena disrupsi ekonomi merupakan keniscayaan yang tak terelakkan," kata dia.

Baca juga: Maruf Amin Tidak Heran Banyak Kader NU yang Dilirik jadi Cawapres

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini pun menyebutkan, kondisi Pasar Tanah Abang yang dilaporkan sepi pembeli dalam beberapa waktu terakhir menggambarkan dampak disrupsi akibat kemajuan ekonomi digital terhadap pasar konvensional.

"Belum lama kita disuguhi fakta menyedihkan, yaitu pasar konvensional, seperti Pasar Tanah Abang, tergerus oleh pasar digital. Padahal, hampir semua pelaku di pasar konvensional adalah UMKM," kata dia.

Ma'ruf menambahkan, disrupsi ini juga menjadi tantangan bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah sehingga para pelaku di sektor tersebut juga harus mengantisipasinya.

Ia mengatakan, sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah memang mencatatkan berbagai capaian positif dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, keunikan, sifat inklusif dan universalitas ekonomi syariah mampu menawarkan alternatif pilihan dalam menjalankan ekonomi.

"Meskipun, capaian positif tersebut sesungguhnya masih belum memadai dibandingkan potensi dan kekuatan ekonomi syariah nasional. Potensinya masih besar, capaiannya masih terlalu sedikit," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com