Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pj Gubernur Sumsel Fatoni Minta Pembakaran Lahan Dihentikan

Kompas.com - 07/10/2023, 09:13 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengimbau masyarakat untuk berhenti membakar hutan, lahan dan kebun secara ilegal.

Imbauan tersebut dilakukan guna meminimalkan dampak buruk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bagi lingkungan dan kesehatan.

"Pembakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sekecil apa pun," ujar Fatoni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/10/2023).

Baca juga: Pemprov Sumsel Dukung Kerja Sama Pemkot Prabumulih dan LPN Malaysia untuk Hilirisasi Komoditas Nanas

Media, lanjut Fatoni, mempunyai peran penting dalam mengedukasi masyarakat supaya memahami bahaya pembakaran lahan secara ilegal. Oleh karena itu, ia mengharapkan media bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak pembakaran lahan.

Selain peran media, Fatoni juga meminta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pihak swasta, serta masyarakat untuk bersinergi menangani karhutla.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengimbau masyarakat berhenti membakar lahan.DOK. Pemprov Sumsel. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengimbau masyarakat berhenti membakar lahan.

Ke depan, Fatoni juga akan memperbanyak armada dan personel guna memaksimalkan upaya pemadaman karhutla di lapangan.

"Pola pemadaman karhutla yang kami lakukan sudah terpantau dari udara. Upaya pemadaman masih perlu penambahan, baik dari segi peralatan maupun personel. Oleh karena itu, kami perlu mempererat sinergi dengan berbagai stakeholder,” katanya.

Baca juga: Tingkatkan Penyelesaian Masalah Pengadaan Barang dan Jasa, Pemprov Sumsel Gelar Sosialisasi Layanan Clearing House

Fatoni menegaskan bahwa sejauh ini, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan secara ilegal telah ditegakkan. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan membakar lahan.

"Perlu dicatat, penegakan hukum untuk pelaku pembakaran lahan sudah berjalan, baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan," ujar Fatoni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com