Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Kemarin Malam Ada Permohonan Mentan Syahrul Menghadap Presiden, Keperluan Tak Disampaikan

Kompas.com - 05/10/2023, 16:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan penjelasan soal kabar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Pratikno, sebelumnya memang ada permohonan dari pihak Mentan Syahrul untuk bertemu Presiden Jokowi pada Kamis (5/10/2023) hari ini.

Namun, perihal pembahasan dalam pertemuan tidak disampaikan.

"Kemarin malam ada permohonan Pak SYL (Syahrul) menghadap Bapak Presiden. Perihalnya tidak disampaikan," ujar Pratikno saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis sore.

"Sudah direncanakan akan diterima Mensesneg hari ini, tetapi waktunya belum sesuai. Belum ada pertemuan," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Belum Tahu Mentan Syahrul Yasin Mau Menghadap Siang Ini

Saat ditanya lebih lanjut apakah pertemuan dijadwal ulang, Pratikno belum memberikan jawaban hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, wartawan Istana Kepresidenan masih menanti kedatangan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarata.

Seperti diketahui, saat ini Mentan Syahrul Yasin Limpo sedang menjadi sorotan publik.

Salah satunya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ketiganya adalah dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan. Namun, lembaga antirasuah itu belum mau mengungkap identitasnya.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Menghadap Jokowi Hari Ini, Mau Mundur dari Kabinet?

Selain itu, penyidik telah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini.

Dari penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo, penyidik KPK mendapati uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api.

"Menghilang"

Sementara itu, saat rumah dan kantornya digeledah, Mentan Syahrul sedang berada di luar negeri.

Keberadaannya di luar negeri tersebut dalam rangka kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol untuk menghadiri acara badan pangan dunia (FAO).

Setelahnya, Mentan Syahrul dikabarkan hilang kontak setelah terakhir diketahui bersama pegawai Kementan di Spanyol.

Usai menjadi pemberitaan karena kabar hilang kontak tersebut, Nasdem selaku partai yang menaungi Menteri Syahrul memberikan keterangan bahwa tokoh asal Sulawesi Selatan itu sedang berobat di luar negeri.

Baca juga: Mahfud Sebut Mentan Syahrul Yasin Limpo Sudah Tersangka, Info dari KPK

Tersangka

Di tengah kabar hilang kontak itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa Syahrul Yasin Limpo sudah berstatus tersangka.

Kemudian, pada Rabu (4/10/2023) Syahrul tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung menuju ke Kantor DPP Nasdem di Jakarta Pusat.

Pada Kamis, Syahrul hadir di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan dan berada di sana sekitar dua jam.

Saat akan meninggalkan kantornya, Syahrul sempat merespons soal isu pengunduran diri dari jabatan sebagai menteri.

Baca juga: Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang Menghilang Usai Rumahnya Digeledah KPK

Menurut Syahrul, ia saat ini akan menyelesaikan sejumlah proses terlebih dulu. Setelahnya, ia berjanji akan memberikan penjelasan di saat yang tepat.

Setelah memberikan sedikit keterangan pada awak media, Syahrul Yasin Limpo menuju ke Kantor Polda Metro Jaya.

Belum diketahui tujuan kedatangan Syahrul ke Polda Metro Jaya. Namun, telah beredar surat polisi yang menunjukkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memanggil sopir beserta ajudannya terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

Surat panggilan ini diketahui bernomor Nomor:B/10 339 MII/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus. Pemeriksaan ini dijadwalkan pada 28 Agustus oleh Polda Metro Jaya.

Baca juga: Kasus Mentan Syahrul Yasin Limpo, Relasi Nasdem-Jokowi di Titik Minus

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com