ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Saya Dengar Ada yang Senang, Ada yang Enggak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku, mendengar beragam pendapat dari aparatur sipil negara (ASN) atas rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara yang berada di Kalimantan Timur.

"Mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya Bapak Ibu sekalian (pindah), saya dengar ada yang senang, ada yang enggak senang," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Presiden mengungkapkan, salah satu alasan ibu kota harus pindah yakni terpusatnya jumlah penduduk dan roda perekonomian di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau.

Baca juga: 4 Gedung Kemenko di IKN Beres Dibangun Juni 2024, Ini Progresnya

Saat ini, Kepala Negara menjelaskan, 56 persen dari 278 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Pada saat yang sama, 58 persen produk domestik bruto (PDB) juga berada di Pulau Jawa.

"Kita butuh Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, persoalan yang terjadi di Jakarta pun sudah sangat kompleks, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata.

"Sehingga perlu digeser agar Indonesia-sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara. Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah, ini adalah masa depan baru," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Baca juga: MRT Bakal Dibangun di IKN

Jokowi pun menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan beragam insentif bagi para ASN yang pindah tugas ke Nusantara kelak.

Insentif itu, antara lain, berupa rumah dinas, biaya pindah untuk keluarga, tunjangan kemahalan, serta beragam fasilitas lainnya.

"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit?" ujar Jokowi.

Menurut rencana, ada 16.990 orang ASN dan personel TNI/Polri yang mulai pindah ke IKN pada 2024 mendatang.

Baca juga: Menteri LHK Pastikan IKN Tak Ganggu Hutan Lindung di Kalimantan

Dengan rincian TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193 dan PPT Pratama 964 pegawai.

Sementara untuk Pejabat Fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan Jabatan Pelaksana ada 2.026 pegawai.