JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali berhembus seusai pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo, Senin (2/10/2023) sore kemarin.
Pertemuan antara presiden dan mantan presiden ini digelar secara tertutup di Istana Bogor selama kurang lebih satu jam.
Mobil yang ditumpangi SBY terpantau tiba di Istana Bogor sekira pukul 16.52 WIB. Tak sampai satu jam, SBY terlihat keluar dari Istana Bogor pada pukul 17.44 WIB.
SBY tidak keluar sendirin dari Istama Bogor, ia tampak didampingi oleh Jokowi yang mengantarmya hingga masuk dalam mobil.
Baca juga: Sinyal Jokowi Beri Jatah Kursi Menteri ke Demokrat Usai Bertemu SBY
Belum ada penjelasan apapun dari pihak Partai Demokrat maupun istana mengenai isi pertemuan kemarin.
Namun, ketika ditanya soal potensi Demokrat bergabung ke kabinet, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra enggan berandai-andai.
"Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi," kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023).
Herzaky mengeklaim, partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet.
Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024 tahun depan.
Baca juga: SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet
"Kami fokus bekerja untuk rakyat, yang pasti doa kami untuk Pak Jokowi setahun ini bisa menutup pemerintahannya dengan makin baik dan makin manis," ujar Herzaky.
Sementara itu, Jokowi mengelak ketika ditanya soal peluang terjadinya reshuffle pada Minggu (1/10/2023) malam, sehari sebelum bertemu SBY.
"Dengar dari mana?" kata dia dengan menggeleng.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai, pertemuan antara Jokowi dan SBY tak lepas dari pembicaraan soal politik.
"Tetapi lebih besar terkait koalisi 2024, tema reshuffle bisa saja memang ada tetapi kecil, meskipun situasi saat ini ada peluang reshuffle, mulai dari Mentan hingga Menpora, karena kasus rasuah," kata Dedi.
Ia pun menilai, belum ada alasan kuat bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle dan memasukkan kader Demokrat ke dalam kabinet.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.