Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Idealisme Kaesang Diuji Saat Politik Raib Hakikat

Kompas.com - 26/09/2023, 09:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KAESANG Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia dikukuhkan dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang digelar di Djakarta Theater, Senin (25/9/2023) malam (Kompas.com, 25/09/2023).

Terkesan akrobatik. Begitu gampang seseorang menjadi ketua umum partai politik (parpol), begitu gampang pula parpol mengangkat seseorang yang baru beberapa hari memegang kartu anggota sebagai pemimpin puncak.

Terkesan tak ada kaidah organisasi. Atau, barangkali pragmatisme politik lah yang menjadi kaidah.

Pragmatisme politik mengalahkan aturan organisasi yang bersifat normatif. Pragmatisme politik hanya melihat “momentum”. Kapan lagi, ada momentum baik yang strategis dilihat dari banyak sisi. Momentum tak akan datang dua kali.

Publik tahu Kaesang Pangarep. Meski “belum apa-apa” di kancah politik dibandingkan ayahandanya, Jokowi, dan Gibran, kakak kandungnya, Kaesang punya nilai jual politik tinggi. PSI tahu itu dan tak ingin keduluan parpol lain.

Banyak kritik ditujukan kepada Kaesang. Nilai jual politik Kaesang yang tinggi tak sepadan dengan yang diperolehnya dari PSI, parpol yang diprediksi lembaga survei tak lolos ke Senayan.

Boleh jadi Kaesang hanya dimanfaat untuk menyelamatkan PSI dari ancaman tak masuk Senayan pada Pemilu 2024.

Kritik lain, Kaesang dinilai “tak elok”, karena keluar dari jalur politik yang telah membesarkan keluarga besarnya. Sebagian publik menganggapnya tak tahu balas budi, tak tahu diuntung.

Meski Jokowi, ayahandanya, berkilah bahwa Kaesang telah mandiri dan telah berkeluarga sendiri, sehingga punya kebebasan yang harus dihargai. Sangat bisa dipahami bila sebagian publik mengecamnya.

Namun, saya mencoba membaca sisi lain. Mengapa Kaesang memilih jalur politik yang mengundang kritik dan kecaman sebagian publik? Meski ia menganggapnya tak seberapa dibanding kecaman yang pernah diterima keluarga besarnya.

"Enggak sebanding yang dituduh PKI, antek China, anti Islam, planga-plongo, ijazah palsu," ucap Kaesang (Kompas.com, 25/0/2023).

Saya mencoba memahami alasan Kaesang akhirnya memasuki kancah politik. Alasan yang menurut saya menarik dan berani.

Sebagai anak muda, Kaesang menilai dunia politik telah dipenuhi pesimisme dan sinisme. Dunia politik sedang berwajah buruk, sedang tak baik-baik saja.

"Politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoaks, korupsi, money politic, dan sebagainya," kata Kaesang (Kompas.com, 25/09/2023).

Di mata Kaesang, politik sejatinya bukan seperti itu. Politik mestilah menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Itulah hakekat politik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com