Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pegang Data Intelijen Parpol Dinilai Bentuk Nyata "Cawe-cawe"

Kompas.com - 19/09/2023, 06:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki data intelijen soal kondisi internal dan agenda partai politik (parpol) dinilai menjadi bentuk nyata campur tangan atau cawe-cawe, menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Pernyataan Jokowi itu adalah bukti bahwa dia cawe-cawe dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari, saat dihubungi pada Senin (18/9/2023).

Sikap Jokowi yang membeberkan memiliki data intelijen juga dianggap tidak patut dan memperlihatkan watak seorang pemimpin yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaannya demi memastikan agenda politiknya tetap berjalan.

"Bagi saya Jokowi telah menggunakan kekuasaannya berlebihan dengan mengungkap data intelijen, padahal itu harusnya tak perlu diungkap ke publik," ujar Feri.

Baca juga: Jokowi Dapat Data Intelijen Soal Gerakan Parpol, PKS: Presiden Senang Menghibur Kita

Feri juga menyinggung kisah Presiden ke-37 Amerika Serikat, Richard Milhous Nixon, yang memutuskan mengundurkan diri dan nyaris dimakzulkan karena diduga berada di balik operasi klandestin dan penyadapan terhadap Partai Demokrat AS, pada 1972 sampai 1974.

Skandal itu terbongkar saat sejumlah orang yang membobol kantor Komite Nasional Partai Demokrat AS tertangkap. Saat itu mereka melakukan operasi klandestin dan penyadapan terhadap kantor tersebut dengan tujuan memenangkan Nixon yang berasal dari Partai Republik dalam Pilpres AS pada 1972.

Ketika itu, Nixon dan sejumlah orang dekatnya diduga sengaja mengerahkan agen Dinas Intelijen Pusat AS (CIA), Biro Penyelidikan Federal (FBI), sampai Direktorat Jenderal Pajak (IRS) sebagai senjata politiknya melawan pesaingnya, George Stanley McGovern, dari Partai Demokrat AS.

Para aparat itu disebut memasok informasi kepada Komite Pemilihan Kembali Petahana (CREEP) dari Partai Republik yang menjadi tim pemenangan Nixon.

Baca juga: Demokrat Sayangkan Jokowi Umbar-umbar Pegang Data Intelijen soal Arah Koalisi

Saat skandal itu terungkap, Nixon dan orang-orang dekatnya berusaha menutupi. Namun, berbagai fakta yang diungkap melalui media massa justru membuat posisi Nixon semakin terpojok dan nyaris dimakzulkan.

Alhasil Nixon memilih mengundurkan diri dari jabatannya pada 9 Agustus 1974. Dia kemudian digantikan oleh wakilnya, Gerald Ford, dan diampuni kesalahannya. Nixon tercatat sebagai satu-satunya presiden AS yang mengundurkan diri.

"Bagi saya ini sudah mirip peristiwa Richard Nixon yang memeriksa pergerakan lawannya," ucap Feri.

Baca juga: Jokowi Pegang Data Intelijen soal Parpol, Gerindra Yakin Tak Disalahgunakan


Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com