DPR Diharap Minta Presiden Jokowi Jelaskan soal Data Intelijen Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu meminta klarifikasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan yang menyebut dia memiliki data intelijen soal internal dan agenda partai politik (parpol).

Menurut Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, pernyataan Jokowi yang memiliki data lengkap dari intelijen terkait internal parpol adalah persoalan serius dalam sebuah negara demokrasi.

"Kami menilai ini merupakan bentuk skandal politik dan menjadi masalah serius dalam demokrasi sehingga wajib untuk diusut tuntas," kata Al Araf dalam pernyataannya seperti dikutip pada Senin (18/9/2023).

"Oleh karena itu sudah sepatutnya DPR memanggil Presiden beserta lembaga intelijen terkait untuk menjelaskan masalah ini kepada publik secara terang benderang," sambung Al Araf.

Baca juga: Demokrat Sayangkan Jokowi Umbar-umbar Pegang Data Intelijen soal Arah Koalisi

Al Araf mengatakan, dalam sebuah negara yang menerapkan demokrasi, partai politik bukanlah sebuah ancaman keamanan nasional.

Maka dari itu dia kesulitan memahami alasan intelijen dikerahkan buat mencari informasi terkait data, arah perkembangan partai politik.

"Hal ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen," ujar Al Araf.

Dia menilai, dari pernyataan Jokowi itu memperlihatkan terdapat pelanggaran terhadap
hukum dan undang-undang (UU Intelijen, UU HAM, UU partai politik).

Baca juga: Jokowi Pegang Data Intelijen soal Parpol, Gerindra Yakin Tak Disalahgunakan

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Baca juga: Pengamat Sebut Parpol Tak Boleh Jadi Target Pantauan Intelijen dan Presiden

Ia hanya menjelaskan informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyampaikan soal pergantian kepemimpinan melalui pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.