Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Muhammad Prasetyo, Eks Jaksa Agung yang Jadi Dewan Pengarah Tim Hukum Anies-Cak Imin

Kompas.com - 14/09/2023, 12:06 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan pengusung bakal calon pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menunjuk mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjadi Dewan Pengarah Tim Hukum di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penunjukkan Prasetyo berdasarkan kesepakatan antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika kedua elite partai politik itu di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (13/9/2023) malam.

Selain Prasetyo, Koalisi Perubahan juga menggaet mantan Jaksa Agung Muda Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Edwin Pamimpin Situmorang.

Baca juga: Nasdem Sebut Eks Jaksa Agung M Prasetyo Jadi Pengarah Tim Hukum Anies-Cak Imin

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, Prasetyo dan Edwin telah mengonfirmasi kesediannya untuk ambil bagian tim ini.

"Mau kampanye hitam, mau kriminalisasi, mau kampanye putih, pokoknya tim hukum ini yang akan mendampingi paslon ini," kata Hermawi.

Berikut sosok dan rekam jejak Prasetyo:

Perjalanan karier

Prasetyo lahir di Tuban, Jawa Timur, 9 Mei 1947. Ia memulai karier di lembaga dengan slogan "Satya Adhi Wicaksana" dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung (1973-1973) dan Kepala Bagian Personalia di Bengkulu Kejaksaan Agung (1973-1973).

Selanjutnya, Prasetyo dipercaya menjadi Kasi Barang Bukti dan Hasil Pendapatan Dinas Kejaksaan di Jayapura Kejaksaan Agung (1975-1976), Bendaharawan Khusus/Penerimaan di Jayapura Kejaksaan Agung (1976-1978), dan Kepala Seksi Penuntutan Irian Jaya Kejaksaan Agung (1978-1979).

Baca juga: PKB-Nasdem Siapkan Tim Hukum Anies-Cak Imin untuk Hadapi Kriminalisasi dan Black Campaign

Berikutnya, Pjs Kasubbag Pembinaan di Jayapura Kejaksaan Agung (1978-1978), Pjs Kajari Wamena Kejaksaan Agung (1979-1980), Kepala Seksi Operasi di Jayapura Kejaksaan Agung (1980), Kasubbag Pembinaan di Bekasi Kejaksaan Agung (1981-1984), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jember Kejaksaan Agung (1984-1987), dan Kepala Seksi Intelijen di Jakarta Timur Kejaksaan Agung (1987-1988).

Setelah itu, Prasetyo dipercaya menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jakarta Timur Kejaksaan Agung (1988-1990), Asisten Intelijen di Sumatera Bara Kejaksaan Agung (1990 - 1994), Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi Kejaksaan Agung (1990-1992), dan Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Kejaksaan Agung (1994-1995).

Lalu, Kasub Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Agung (1995-1998), Direktur Politik pada JAM Inteljen Kejaksaan Agung (1998-1999), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Agung (1998-1998), Asisten Intelijen Sumatera Selatan Kejaksaan Agung(1998-1998), dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung (1999-2000).

Baca juga: Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin Dibentuk, Sosok Kapten yang Masih Misteri, dan Libatkan Eks Jaksa Agung

Kemudian, Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung (2000-2003), Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung (2003- 2005), dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (2005-2006).

Prasetyo mengakhiri perjalanan karier di Kejaksaan Agung dengan menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung pada 2006.

Setelah pensiun, Prasetyo memilih berkecimpung dalam dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasdem. Ia kemudian berhasil menembus ke "Senayan" pada periode 2014-2019 dan duduk di Komisi III Fraksi Nasdem.

Kontroversi

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017).
Sosok Prasetyo juga tak lepas dari kontroversi. Ini terjadi ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi Jaksa Agung ketika ia berstatus sebagai anggota DPR RI pada 2014.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

DPR Akan Bentuk Pokja Bersama Organisasi Kades Bahas Revisi UU Desa

DPR Akan Bentuk Pokja Bersama Organisasi Kades Bahas Revisi UU Desa

Nasional
Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Wakil Ketua TKN: Ia Mengerti Apa yang Disampaikan

Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Wakil Ketua TKN: Ia Mengerti Apa yang Disampaikan

Nasional
Draf RUU DKJ Memuat Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggota DPR: Kemunduran Demokrasi

Draf RUU DKJ Memuat Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggota DPR: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

Nasional
KSAL Berharap Segera Ada Kontrak Kapal Selam Baru, Minimal pada 2024

KSAL Berharap Segera Ada Kontrak Kapal Selam Baru, Minimal pada 2024

Nasional
Kampanye di Kaltim, Ganjar Berencana Sambangi IKN

Kampanye di Kaltim, Ganjar Berencana Sambangi IKN

Nasional
Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

Nasional
Terima Audiensi Apdesi, Puan: Kami Pastikan Revisi UU Desa Akan Jalan

Terima Audiensi Apdesi, Puan: Kami Pastikan Revisi UU Desa Akan Jalan

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Manfaatkan Media Sosial untuk Sampaikan Gagasan Prabowo-Gibran

Ridwan Kamil Ingin Manfaatkan Media Sosial untuk Sampaikan Gagasan Prabowo-Gibran

Nasional
TNI AL Bangun Pertahanan Pantai untuk Halau Serangan Amfibi

TNI AL Bangun Pertahanan Pantai untuk Halau Serangan Amfibi

Nasional
Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

Nasional
Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

Nasional
Bahlil: Kalau Ada Capres yang Tak Setuju Proyek IKN, Dia Tak Ingin Indonesia Maju

Bahlil: Kalau Ada Capres yang Tak Setuju Proyek IKN, Dia Tak Ingin Indonesia Maju

Nasional
Ma'ruf Amin Ingin Program Ekonomi dan Keuangan Syariah Dilanjutkan Pemerintahan Berikutnya

Ma'ruf Amin Ingin Program Ekonomi dan Keuangan Syariah Dilanjutkan Pemerintahan Berikutnya

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Jokowi Tanam Pohon Bareng Warga NTT

Atasi Perubahan Iklim, Jokowi Tanam Pohon Bareng Warga NTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com