Yudo Margono Terima Laporan, "Pak Itu Truk Marinir Kok Dipakai Kampanye?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Yudo Margono mengingatkan seluruh prajuritnya untuk tidak memberikan fasilitas, tempat, serta sarana dan prasarana (sarpras) milik TNI untuk kampanye.

Menurut Yudo, pemberian fasilitas dan sarpras TNI ini rawan terjadi semasa pemilihan umum (Pemilu).

Pesan itu Yudo sampaikan saat memberikan arahan terkait Netralitas Pemilu dan Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024.

“Tidak memberikan fasilitas, tempat, sarpras TNI sebagai sarana kampanye. Nah ini nanti yang agak rawan, yang agak rawan ini,” ujar Yudo di Mabes TNI Cilangkap sebagaimana disiarkan di YouTube Puspen TNI, Selasa (12/9/2023).

Baca juga: 5 Perintah Panglima TNI Terkait Netralitas Prajurit pada Pemilu 2024

Yudo mencontohkan, seorang senior di lingkungan TNI terkadang meminta kepada juniornya untuk dipinjami kendaraan milik lembaga.

Ia mengklaim akan menggunakan kendaraan itu untuk membawa saudara-saudaranya. Ternyata, belakangan diketahui bahwa saudara yang dibawa bukan hanya keluarga dekat.

“Tapi ada juga di daerah saudara itu banyak sekali,” kata Yudo.

“Nah, ternyata ujung-ujungnya partai,” tutur Yudo.

Yudo menceritakan, pada satu waktu ketika berdinas di Papua dan berpangkat kolonel, ia mendapati truk Marinir dipinjam untuk kampanye.

Baca juga: KSAU Jamin Netralitas TNI AU dalam Pemilu 2024

Dari informasi yang diterima, truk itu dipinjam seseorang di Sorong Selatan untuk mengangkut orang ke Kabupaten Sorong. Ketika meminjam orang tersebut mangaku untuk membawa masyarakat.

Mereka meminjam truk Marinir karena tidak ada pihak swasta yang bersedia menyewakan kendaraan mereka.

“Katanya untuk mengangkut masyarakat. Begitu diangkut pakai truk tulisannya gede (besar) Marinir, di sampingnya itu (atribut kampanye) protes semua orang-orang itu, Pak itu truknya Marinir kok dipakai kampanye?” kata Yudo.

Baca juga: Jaga Netralitas Jelang Pemilu, ASN Diminta Hindari 3 Hal, Termasuk Tak Berikan Like di Medsos

Belakangan diketahui ternyata tidak ada pihak yang bersedia menyewakan kendaraannya karena mengetahui akan digunakan untuk kampanye.

Sementara, pihak TNI tidak mengetahui kendaraannya dipinjam untuk kampanye.

Berkaca dari peristiwa itu, Yudo meminta jajarannya memeriksa betul peminjaman sarpras milik TNI.

“Ini untuk kebutuhan mungkin kemanusiaan atau apa ya, jangan sampai ada penilaian bahwa kita memihak,” tutur Yudo.