Anggota DPR RI Sondang Tampubolon Bicara Pentingnya Teladan untuk Menggaet Perempuan Terjun ke Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sondang Tiar Debora Tampubolon menilai setiap warga negara memiliki hak serta kesempatan sama untuk berpartisipasi di kancah politik, tak terkecuali perempuan.

Sondang juga berpendapat bahwa dirinya tak ngoyo mendorong keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk maju ke parlemen.

"Laki-laki dan perempuan itu setara, baik di mata hukum maupun Undang-Undang Dasar (UUD). Semua warga negara kedudukan sama. (Saya) tidak ngoyo mendorong perempuan maju (ke parlemen) untuk memenuhi persentase keterwakilan. Cukup memberi contoh (teladan) saja,” ujar legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta I saat ditemui Kompas.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Dengan teladan tersebut, lanjut Sondang, ia mengharapkan kalangan perempuan melihat serta terpanggil secara natural untuk terjun ke politik.

Baca juga: PDIP: Pertemuan Puan-AHY, Jadi Modal Baik Perjumpaan Megawati-SBY

Seperti diketahui, pemenuhan target keterwakilan perempuan di parlemen selama ini tidak pernah mencapai 30 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam setiap pemilihan umum (pemilu). Kondisi sama ia yakini terjadi pada Pemilu 2024.

Ia menyebut, pada periode 1999-2004, keterwakilan perempuan di parlemen hanya 9 persen (44 orang), kemudian menjadi 10,7 persen (65 orang) pada 2004-2009, naik menjadi 17,6 persen (100 orang) pada 2009-2014.

Lima tahun berikutnya pada 2014-2019, ada 17,7 persen (97 orang) dan meningkat menjadi 20,9 persen (120 orang) pada 2019-2024.

Adapun hal yang menjadi soal tidak hanya pada sulitnya mencari calon anggota legislatif (caleg) perempuan, tetapi juga stereotip dari pemilih dan diskriminasi yang kerap muncul setelah perempuan menjabat sebagai wakil rakyat. Hal inilah, kata dia, yang pada akhirnya membuat perempuan berpikir dua kali untuk menjadi anggota parlemen.

Baca juga: Soal Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar, Sekjen PDIP: Seluruh Nama Dicermati dan Dibahas Bu Mega

Meski begitu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tengah melakukan kaderisasi pada generasi muda, khususnya perempuan agar kelak siap terjun ke parlemen serta berkecimpung di partai politik (parpol).

Dengan pemahaman politik yang  matang, setiap perempuan diharapkandapat mengoptimalkan momentum untuk maju sebagai caleg kelak.

"Harus ada regenerasi (kepemimpinan perempuan sebagai wakil rakyat). Perempuan harus mengkader sesama perempuan yang punya kompetensi. Menurut saya, ini cara yang lebih efektif. Bila sibuk mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan 30 persen di DPR, justru itu membangun narasi seolah perempuan memang tidak setara dengan laki-laki," terangnya.

Tantangan yang tak ringan

Perlu diketahui, perempuan yang terpilih dan berhasil duduk di bangku parlemen menghadapi tantangan yang tak ringan.

Baca juga: Gelar Pertunjukan Wayang Orang Buat Ganjar, PDIP: Ajarkan Watak Pemimpin Welas Asih

Hal itu tertuang dalam penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2020
mengenai voters suppresion atau gangguan terhadap hak memilih. Dalam penelitian ini, sejumlah kekerasan politik terhadap perempuan menjadi temuan.

Salah satunya, seksisme dan perlakuan diskriminatif terhadap politisi perempuan di parlemen. Tak hanya itu, ruang dan waktu berkomentar bagi anggota DPR perempuan juga berbeda dibandingkan anggota laki-laki.

Padahal, dengan memberi ruang bagi perempuan untuk berbicara dalam pengambilan kebijakan sama halnya membuka jalan masuknya perspektif kelompok rentan, mulai dari anak, disabilitas, dan orang dengan ekspresi jender tertentu.

Perspektif kelompok rentan tersebut dinilai penting dalam setiap pengambilan kebijakan.

Baca juga: Wacana Duet Anies-Muhaimin, Said Abdullah: Poros Politik Ganjar Paling Solid

Hal itu diamini Sondang. Menurutnya, salah satu tantangan yang cukup kental dialami politisi perempuan di parlemen, yakni terkait stigma.

"Meski saat ini Ketua DPR dijabat oleh seorang perempuan, tak berarti stigma tersebut sirna. Untuk itu, politisi perempuan mesti adaptif, menguasai keterampilan dan seni dalam negosiasi agar suara yang hendak disampaikan bisa mendapatkan ruang," tegas Sondang.