Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Impor Beras

Kompas.com - 11/09/2023, 13:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah alasan pemerintah melakukan impor beras untuk tahun ini dan tahun depan.

Menurut Presiden, salah satu alasan impor beras yakni menjaga cadangan beras nasional.

Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak naik.

"Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Harus (impor) untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga)," ujar Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Bos Bulog Pastikan 400.000 Ton Beras Impor Sudah Selesai Kontrak

Menurut Presiden, impor beras dilakukan karena produksi beras dalam negeri mengalami penurunan akibat pengaruh El Nino.

Terkait impor beras tersebut, Presiden mengaku sudah berbicara dengan sejumlah kepala negara, antara lain Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, kemudian dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang.

Meski sudah melakukan pembicaraan, menurut Jokowi, masih ada tindak lanjut negosiasi harga impor yang mesti dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Sebab, jika tidak ada kesepakatan harga, impor beras tak bisa dilakukan.

"Dengan perdana menteri sudah oke tapi harganya enggak sambung ya kan enggak ketemu," tutur Jokowi.


Dia mengatakan, sebenarnya stok beras di Tanah Air saat ini sudah banyak. Namun, kata dia, pemerintah masih melihat potensi kebutuhan tahun depan.

"Stoknya, stok kita sudah banyak tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang untuk plan tahun depan juga untuk antisipasi," kata Jokowi.

Baca juga: Beras 250.000 Ton dari Kamboja dalam Perjalanan, Paling Lambat Masuk November

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi pun menyinggung soal impor beras dari Kamboja sebanyak 250.000 ton.

Presiden mengatakan, impor beras dari Kamboja saat ini masih dalam proses perjalanan.

Adapun impor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja itu merupakan bagian dari keseluruhan impor beras sebanyak 400.000 ton pada tahun ini.

Kepala Negara menyebutkan, beras dari Kamboja itu akan disalurkan ke gudang-gudang Bulog berbagai daerah.

Nantinya, pengiriman ke gudang Bulog paling lambat akan tiba pada November 2023.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com