Jika Demokrat dan PDI-P Bergabung, Pengamat: Tak Ada Kanibalisme Elektoral, Bisa Usung Narasi Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, informasi mengenai rencana bertemunya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkembang di kalangan media.

Isu ini mencuat setelah Partai Demokrat melepaskan kerja sama politik yang sudah dibangun bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, jika kedua partai bergabung pada Pemilu 2024, kekuatan mereka akan saling melengkapi.

"PDI-P dan Demokrat punya tokoh kunci seperti Megawati dan SBY yang menjadi jangkar pemilih loyal mereka, yang kini dalam konteks politik praktisnya dioperasikan oleh pemimpin muda hasil regenerasi seperti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang jauh lebih taktis dan fleksible dalam bermanuver," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Benny K Harman: Sebetulnya, Demokrat Lebih Pas ke Rumahnya Ibu Megawati

Umam mengatakan, kini negosiasi antara PDI-P dan Demokrat untuk bergabung dalam kerja sama politik pengusung Ganjar Pranowo berada di tangan Puan dan AHY.

Jika kedua partai bergabung, menurut Umam, mereka bisa mengusung narasi rekonsiliasi nasional.

Menurut Umam, narasi demikian justru disukai oleh rakyat di mana mereka menyukai jika elite pemimpin yang pernah berseteru lantas kembali guyub atau rukun.

Di sisi lain, Umam juga menilai kedua partai tidak akan merebut ceruk suara yang sudah dimiliki sebelumnya.

Sebab, kedua partai memiliki ceruk basis pemilih yang berbeda, misalnya, PDI-P memiliki basis massa pemilih di Jawa Tengah, sedangkan Demokrat di Jawa Timur.

"Tidak ada kanibalisme elektoral antara PDI-P dan Demokrat," ucap Umam.

Baca juga: Benny Harman: Ibu Megawati Tak Pernah Jahat dengan Demokrat dan SBY

Kemudian, PDI-P dan Demokrat juga dinilai sudah paripurna dalam berbagai posisi.

Petinggi kedua partai sudah pernah menempati posisi sebagai oposisi maupun koalisi pemerintah.

PDI-P merupakan partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 2014 hingga 2024.

Sementara itu, Demokrat partai koalisi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI SBY pada 2004-2014.

"PDI-P dan Demokrat punya pengalaman paripurna. Keduanya pernah jadi kekuatan pemerintah dan oposisi. Keduanya punya pengalaman untuk memenangkan pertarungan Pilpres dan mengelola pemerintahan," ujar Umam.

Kedua partai dinilai sangat mungkin bekerja sama politik karena tidak ada resistensi ideologis.

"Karena PDI-P dan Demokrat sama-sama nasionalis atau nasionalis-religius," ucap dia.

Soal peluang calon wakil presiden (cawapres), Umam berpendapat bahwa Demokrat diyakini memahami realitas politik.

Dengan begitu, menurut dia, Demokrat akan realistis dan tidak akan memaksakan agenda kepentingan terkait cawapres jika akhirnya bergabung dengan PDI-P.

"Tinggal bagaimana PDI-P bisa memberi peran yang terhormat kepada pimpinan Demokrat dalam tim sukses pencapresan Ganjar Pranowo," ucap Umam.

Baca juga: Respons Keinginan Demokrat Pertemukan SBY-Megawati, PDI-P: Semua Bertahap

Sebelumnya diberitakan, para elite Demokrat disebut tengah berkomunikasi dengan elite PDI-P untuk mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan SBY.

“Komunikasinya masih terus dijalin. Artinya kan komunikasi itu beberapa level,” ujar Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Ia pun berharap agar pertemuan para elite ini dapat berjalan dengan baik, sehingga, terbuka peluang kerja sama politik antara Demokrat dan PDI-P di Pemilu 2024.