Megawati, Sengkarut Koalisi, dan Politik Tikung Menikung

KOALISI Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digalang oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada 25 Maret 2023 lalu, akhirnya menemui persimpangan jalan.

Alasannya mendekati waktu deadline penetapan capres dan cawapres, Partai Nasdem memilih jalur berbeda dengan Partai Demokrat.

Titik sengkarutnya adalah posisi bakal cawapres. Pada satu sisi Partai Demokrat sangat terobsesi dengan posisi cawapres untuk ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara di sisi lain, Partai Nasdem merasa tidak nyaman dengan sikap Partai Demokrat yang seolah membuat kotak plot pembahasan ide-ide perubahan hanya mengarusutamakan bongkar-pasang posisi cawapres.

Selama lima bulan Koalisi Perubahan berjalan, di antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS saling menyandera kepentingan elektoral masing-masing.

Satu partai saja keluar dari koalisi, berarti membubarkan Koalisi Perubahan. Alasannya adalah aturan presidential threshold menghendaki syarat utama pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 harus memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional dari partai/gabungan partai politik.

Hal ini pula menjadi alasan di antara partai-partai pada Koalisi Perubahan hampir tidak pernah menyampaikan ide dan gagasan perubahan yang hendak dilakukan sebagai proposal kampanye Pilpres 2024.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum di antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat persoalan masa lalu yang belum selesai secara pribadi.

Mulai dari urusan pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Surya Paloh ketika SBY masih menjadi presiden pada 2005 dan dukungan eksplisit SBY terhadap Aburizal Bakrie ketika mengalahkan Surya Paloh saat Munas Partai Golkar 2009.

Selain urusan pribadi di antara Surya Paloh dan SBY, secara hitung-hitungan politik memberikan AHY kursi Cawapres sama artinya Surya Paloh dan Partai Nasdem ikut membesarkan Partai Demokrat.

Alasannya, usia AHY masih sangat muda, yaitu 45 tahun, yang diprediksi masih akan memimpin Partai Demokrat satu sampai dua dekade mendatang.

Pun bagi Partai Nasdem kebutuhan utama saat ini adalah kembali berada dalam jalur kekuasaan sembari fokus mempersiapkan kader penerus untuk Surya Paloh yang tahun depan genap berusia 73 tahun.

Sementara bagi PKS yang baru saja melakukan rebranding terhadap lambang dari yang sebelumnya berwarna hitam dan putih berganti menjadi warna orange, sedang fokus pada pengemasan ulang citra, reputasi dan posisi kompetitif agar mampu memperkuat koneksi emosional dengan pemilih.

PKS pada pemilu-pemilu sebelumnya menggunakan strategi kolektif yang tidak terlalu fokus pada patronase terhadap tokoh. Namun kini mulai menjadikan Anies Baswedan sebagai patron yang dijadikan pijakan untuk melompat demi peningkatan suara Pileg 2024.

Artinya di antara masing-masing partai politik di Koalisi Perubahan seolah hanya bertumpu pada agenda politik pragmatis jangka pendek.

Ini pula yang menjadi alasan utama, ketika terjadi dinamika di antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar menghadirkan celah perpecahan.

Baik di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) maupun perpecahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Trigger awalnya adalah ketika nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-25 PAN pada 29 Agustus 2023.

Prospek utama pergantian nama koalisi yang digalang Prabowo itu adalah untuk mengakomodasi kepentingan politik Partai Golkar dan PAN.