Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Anies Sebut Mr Assaat Presiden RIS, Sejarawan: Keliru Banget

Kompas.com - 06/09/2023, 19:07 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan Bonnie Triyana mengoreksi pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyebut Mr. Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Anies menyampaikan pernyataan itu dalam pidato saat mengisi Kuliah Kebangsaan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, pada 29 Agustus 2023.

Saat menyampaikan pernyataannya, Anies menyebut Republik Indonesia di masa lalu sempat menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

"Jangan pernah lupakan bahwa sempat Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat Presidennya Mr. Asaat. Ini fakta sejarah," kata Anies seperti dikutip dari cuitan akun Twitter Bonnie.

Baca juga: Nasdem dan PKB Susun Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, Tunggu PKS Rumuskan Bersama

https://twitter.com/bonnietriyana/status/1698999951542689979?s=20

Bonnie lantas mengoreksi pernyataan Anies terkait pemimpin RI dan RIS yang terbentuk pada 1949.

"Dia keliru lah. Salah. Ngawur itu. Keliru banget. Kan Mr. Assaat itu pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, Soekarno Presiden Republik Indonesia Serikat," kata Bonnie saat dihubungi, Rabu (6/9/2023).

Bonnie memaparkan runutan sejarah terkait pembentukan RIS. Dia mengatakan, RIS terbentuk sebagai bagian dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan penyerahan kedaulatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949.

Saat itu bentuk negara setelah KMB adalah federasi yang berada di bawah payung RIS.

Negara federasi itu terdiri dari sejumlah negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

Baca juga: Gelar Adu Gagasan 3 Bacapres, BEM UI: Anies Fix Hadir

"Republik Indonesia waktu itu ibu kotanya di Yogyakarta. Pemangku jabatan presidennya itu kan Mr Asaat gelar Datuk Mudo," ujar Bonnie.


Akan tetapi, usia RIS tidak lama yakni hanya sampai 17 Agustus 1950. Penyebabnya adalah ketika itu muncul keinginan dari banyak daerah supaya kembali ke negara kesatuan.

Bonnie mengatakan, keinginan itu menguat karena muncul sentimen terhadap Belanda. Sebab RIS sebenarnya adalah usulan dari mantan pejabat sementara Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes "Huib" van Mook, supaya pemerintah Belanda tidak berurusan secara langsung dengan tokoh nasionalis dan pro Republik Indonesia.

Karena desakan kembali ke negara kesatuan semakin kuat maka masyarakat kerap melakukan demonstrasi. Di Parlemen Sementara RIS, politikus Masyumi Mohammad Natsir mengajukan usulan, yang dikenal sebagai Mosi Integral, dan menganjurkan supaya kembali ke konsep negara kesatuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com