Dua Kali AHY Gagal Jadi Bakal Cawapres: Pilpres 2019 Disalip Sandiaga, Kini Ditikung Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) pada pemilu kembali menemui jalan buntu.

Jelang Pemilu 2019 lalu, nama AHY sempat masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto. Namun, pada akhirnya, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno yang kala itu masih bernaung di Gerindra.

Menuju panggung Pemilu 2024, AHY santer disebut sebagai kandidat cawapres terkuat pendamping Anies Baswedan. Akan tetapi, Anies justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon RI-2.

Berikut jejak kegagalan AHY pada dua pemilu presiden.

Disalip Sandiaga

Pada Pemilu 2019, pencapresan Prabowo didukung oleh empat partai politik Parlemen yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lantaran Gerindra telah mengusung Prabowo sebagai capres, tiga partai lainnya mengusulkan nama cawapres. Demokrat, yang kala itu masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentu mengusulkan nama AHY yang waktu itu menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Sementara, PKS mengusulkan nama ketua majelis syuro partainya, Salim Segaf Al Jufri, sedangkan PAN mendorong sosok Ustaz Abdul Somad.

Baca juga: 7 Poin Kekecewaan SBY atas Pengkhianatan Anies

Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga masuk dalam bursa cawapres Prabowo.

Dari empat sosok tersebut, nama AHY dan Salim Segaf sempat menguat, lantaran Abdul Somad dan Anies menolak jadi cawapres. Namun demikian, pembahasan soal cawapres Prabowo berlangsung berlarut-larut dan tak kunjung mencapai titik temu.

Sehari jelang penutupan pendaftaran Pilpres 2019 atau Kamis, 9 Agustus 2018, Prabowo dan SBY bertemu untuk membahas ini.

Dalam pertemuan itu, SBY bersikukuh mengajukan nama AHY, sedangkan Prabowo memunculkan sosok Sandiaga Uno yang kala itu masih duduk sebagai Wali Kota DKI Jakarta.

"Kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survei," kata Andi Arief yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat, yang juga turut dalam pertemuan SBY-Prabowo.

Nama Sandiaga sendiri sedianya baru muncul dua hari sebelumnya. Akan tetapi, SBY menolak Sandi lantaran sama-sama berasal dari Gerindra seperti Prabowo.

Di sisi lain, PKS menolak nama AHY. PKS yang punya sejarah panjang sebagai partai oposisi merasa lebih punya kedekatan dengan Gerindra. Lagipula, ketimbang Demokrat, PKS lebih dulu berkoalisi dengan partai berlambang garuda itu.

Baca juga: Anies-Cak Imin Deklarasi Bakal Capres-Cawapres 2024 Hari Ini

Akhirnya, malam itu juga, Prabowo mengambil keputusan, menunjuk Sandiaga sebagai cawapresnya, tanpa persetujuan Demokrat. Namun demikian, Prabowo meminta Sandi hengkang dari partai, supaya capres-cawapres koalisi tersebut tak sama-sama berasal dari Gerindra.

"Pimpinan tiga partai politik, yaitu PKS, PAN, dan Gerindra, telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk masa bakti 2019-2024," ujar Prabowo di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2023).

Demokrat sempat bereaksi keras atas penunjukan Sandiaga sebagai cawapres. Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief bahkan mengeluarkan pernyataan yang menyerang Prabowo melalui akun Twitter miliknya.

"Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2018) malam.

Dalam pernyataan itu, Andi juga menuding PKS dan PAN menerima mahar politik dalam penentuan posisi cawapres.

Dokumentasi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (31/10/2017).

"Saya memohon maaf untuk kader Demokrat yang berharap saya menjadi cawapres dan tentunya lapisan bangsa ini," ujar AHY di rumah SBY di bilangan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Meski kecewa, Demokrat akhirnya mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 dan berkoalisi dengan Gerindra, PAN, serta PKS.

Akan tetapi, Prabowo-Sandi kalah dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sehingga keduanya gagal jadi presiden dan wakil presiden.

Ditikung Cak Imin

Jelang Pemilu Presiden 2024, Demokrat menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies diumumkan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Sejak saat itu, Demokrat terus melakukan pendekatan, baik ke Nasdem maupun Anies.

ANTARA, DOKUMENTASI MUHAIMIN ISKANDAR Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Tak lama, PKS ikut merapat. Ketiga partai pun sepakat bekerja sama membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan buat mengusung Anies jadi calon RI-1.

Meski telah mengantongi tiket pencapresan berkat dukungan dari tiga partai, Anies tak kunjung mengumumkan cawapresnya. Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa cawapres mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, salah satunya AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat.

Bagaimana tidak, Anies dan AHY memang tampak begitu karib lantaran kerap tampil bersama di depan publik. Bahkan, baliho Anies-AHY telah bertebaran di berbagai penjuru Tanah Air.

Namun, bak petir di siang bolong, Anies justru bermanuver, menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.

Padahal, Muhaimin berada di poros politik yang berbeda dengan Anies. Di bawah kepemimpinan Cak Imin, PKB telah berkoalisi dengan Partai Gerindra sejak Agustus 2022, mendukung pencapresan Prabowo.

Kabar duet Anies-Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama Cak Imin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai bintang mercy tersebut menilai, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Manuver Nasdem Duetkan Anies-Cak Imin, SBY: Demokrat Diselamatkan Tuhan

Riefky bahkan mengeklaim, pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. Namun, tiba-tiba saja situasi berubah drastis.

“Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ucap Riefky.

SBY yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat pun mengaku keliru telah memberikan dukungan buat Anies.

"Anggaplah kita salah kali ini, tapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan dan mudah-mudahan dengan izin Allah S.W.T., kita juga tidak kalah nantinya," kata SBY dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Partai bintang mercy itu akhirnya mencabut dukungan buat Anies dan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sementara, Anies dan Muhaimin berencana mendeklarasikan diri sebagai bakal capres-cawapres pada Sabtu (2/9/2023) di Surabaya, Jawa Timur.