Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Klaim Anies-Muhaimin Sudah Punya Program untuk Indonesia

Kompas.com - 02/09/2023, 11:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyebut dipasangkannya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden diniatkan untuk menawarkan perubahan untuk Indonesia lebih baik.

Ia mengeklaim Anies dan Muhaimin punya tawaran program yang jelas untuk memperbaiki dan mempercepat upaya mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa dua sosok ini dalam setahun terakhir telah menyampaikan ide dan gagasannya untuk Indonesia lebih baik. Ide dan gagasan inilah yang akan ditawarkan sebagai janji kerja untuk Indonesia,” kata Huda dalam siaran pers, Sabtu (2/9/2023).

Huda mengakui bahwa upaya tersebut tidak akan mudah karena harus menghadapi tantangan dan hambatan dari segi politik, hukum, maupun rasa skeptis publik.

Baca juga: Muhaimin Terima Pinangan Nasdem dan Anies, Zulhas: Belok Enggak Ngasih Sein

Namun, ia menyebutkan, Anies dan Muhaimin akan mewarisi semangat arek-arek Surabaya pada 1945 silam dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Oleh karena itulah, deklarasi Anies-Muhaimin akan diselenggarakan di Hotel Majapahit yang dahulu bernama Hotel Yamato, tempat terjadinya peristiwa perobekan bendera Belanda pada 1945 silam.

“Dua tokoh ini sadar akan banyak hambatan dan tantangan dalam Pilpres 2024. Namun tantangan dan hambatan ini akan dihadapi dengan tegar seperti arek-arek Suroboyo yang rela mengorbankan apapun demi berkibatnya Merah Putih,” kata dia.

Huda menambahkan, acara deklarasi siang nanti akan digelar secara sederhana dan khidmat.

Baca juga: Deklarasi Anies-Muhaimin Digelar di Hotel Majapahit Surabaya, Terinspirasi dari Perobekan Bendera Belanda

Menurut rencana, akan ada sambutan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Anies Baswedan sebagai calon presiden, serta doa dari para kiai sepuh Jawa Timur.

Sebelumnya, PKB menyatakan menerima tawaran Nasdem untuk menduetkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, dengan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Keputusan itu diambil usai DPP PKB menggelar rapat pleno di markas PKB, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023) pagi.

"Terkait dengan tawaran Nasdem, kerja sama dengan Nasdem, maka tadi pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerja sama dari Nasdem," ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di kantor DPP PKB.

Adapun PKB sedianya berkoalisi dengan Partai Gerindra sejak Agustus 2022. Kedua partai sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung pencapresan Prabowo. Belakangan, Prabowo mendapat dukungan tambahan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, Anies Baswedan sebelumnya didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, karena Anies menggandeng Muhaimin sebagai cawapres, Demokrat memutuskan mencabut dukungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com