JAKARTA, KOMPAS.com - PKB akan melibatkan sesepuh kiai Nahdlatul Ulama (NU) untuk dimintai wejangan atas kesepakatan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, partainya telah mengutus kiai dan Dewan Syuro PKB untuk menjalin komunikasi dengan sesepuh kiai NU yang tersebar di sejumlah pondok pesantren.
"Sejumlah kiai, dewan syuro kita, diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh di pesantren-pesantren, di kalangan Nahdlatul Ulama, untuk meminta tausiyah beliau-beliau atas tawaran kerja sama dari sahabat-sahabat dari Partai Nasdem ini," ujar Wahid di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Baca juga: Koalisi Nasdem-PKB Penuhi Presidential Threshold, Anies-Cak Imin Bisa Duet di Pilpres
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya akan memfinalisasi duet Anies dan Cak Imin melalui sebuah rapat di Surabaya, Jawa Timur, Jumat sore ini.
Rapat ini digelar setelah PKB lebih dulu melangsungkan rapat pleno di Kantor DPP PKB pagi ini.
Jazilul menyebut rapat di Surabaya akan membahas topik lebih luas lagi dibanding rapat yang digelar di Kantor DPP PKB.
"Tentu tawaran kerja sama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, nanti termasuk konsultasi dengan para kiai. Itu akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya," katanya.
Baca juga: Kawin Paksa Anies-Cak Imin, Koalisi Perubahan Terancam Bercerai
Jazilul menambahkan, deklarasi duet Anies dan Cak Imin juga akan diputuskan sore ini setelah rapat di Surabaya dilaksanakan.
Duet Anies dan Cak Imin mengemuka setelah diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
Riefky menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Cak Imin sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024.
Keputusan ini berdasarkan hasil pertemuan antara Paloh dan Cak Imin yang berlangsung di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Setelah keduanya bersepakat, Anies langsung dipanggil ke Nasdem Tower untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi.
Riefky menyatakan rentetan peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan Koalisi Perubahan.
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefky.
Sementara itu, Paloh membantah tudingan Demokrat bahwa dirinya membuat keputusan sepihak untuk menduetkan Anies dengan Cak Imin. Ia menyebut keputusan ini belum final.
"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya," kata Paloh di Nasdem Tower.
(Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Bagus Santosa)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.