Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecewa Isu Duet Anies-Cak Imin, Demokrat: Hanya Jago Bersilat Lidah

Kompas.com - 01/09/2023, 08:43 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dinilai bukan seorang pemimpin berintegritas karena diam-diam setuju dipasangkan oleh Partai Nasdem dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Mohon maaf Mas Anies Baswedan, kami sangat kecewa, kader Demokrat sangat kecewa. Kami pikir Anda pemimpin berintegritas dan punya etika, ternyata hanya jago bersilat lidah," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

Menurut Herzaky, Partai Demokrat sangat kecewa karena Anies sebelumnya sudah sepakat mengusung Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai bakal cawapres.

Akan tetapi, ternyata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu.

Baca juga: Demokrat Tuding Nasdem dan Anies Bersekongkol Buat Koalisi Baru

Keputusan itu, kata Herzaky, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota KPP.

Herzaky juga mengkritik sikap Nasdem yang sempat berjanji akan berjuang bersama di dalam KPP, tetapi justru kerap membuat pernyataan yang menyerang Demokrat.

"Alhamdulillah kami bertahan. Akhirnya mereka ketahuan belangnya, berkhianat sendiri membentuk koalisi baru dengan parpol lain," ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan, seharusnya jika Anies dan Nasdem merasa sudah tidak sejalan, atau ditekan pihak luar ketika berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), sebaiknya menyampaikan secara terbuka.

Baca juga: Surya Paloh Hormati Keputusan Demokrat jika Pilih Hengkang dari Koalisi Perubahan

Akan tetapi, kata Herzaky, Nasdem dan Anies justru diam-diam membentuk koalisi baru dengan PKB dan mengusung Muhaimin sebagai bakal cawapres.

"Kalau memang kita sudah enggak bisa bersama ya ngomong saja apa adanya di depan. Apa nih persoalannya...'Kayaknya kami enggak bisa lagi mengusung perubahan karena kami habis nih, disikat habis-habisan, enggak mampu kami menghadapi tekanan'. Misalnya kan. Ngomong saja," ujar Herzaky.

"Ini misalnya. Ini kami misalnya. Kan kenyataannya jalan sendiri. Tidak ada komunikasi seperti itu gitu," lanjut Herzaky.

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat sudah mencium gelagat bakal terjadi manuver politik itu beberapa pekan lalu. Alhasil, hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal capres dan bakal cawapres Anies-Muhaimin.

Baca juga: Muncul Isu Anies-Muhaimin, PPP Terbuka jika Demokrat atau PKS Pindah ke Koalisinya


Herzaky mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat menentukan sikap merespons situasi itu.

Hal itu juga akan menjadi penentuan posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com