Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Duet Anies-Muhaimin, Sandiaga: PPP Taat Asas, Kita Terikat Perjanjian dengan PDI-P

Kompas.com - 01/09/2023, 05:27 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengaku tidak kaget akan wacana duet bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Menurutnya, politik memang penuh dinamika. Kendati begitu, Sandiaga menyatakan, PPP adalah partai yang taat asas.

"Seperti yang tadi yang Pak Mardiono (Pelaksana Tugas Ketua Umum) sampaikan bahwa PPP partai yang taat asas, kita sudah terikat perjanjian politik dengan PDI-P," kata Sandiaga saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Sandiaga memutuskan, dinamika dalam dunia politik sudah pasti banyak diduga oleh semua pihak. Sebab, situasinya memang sangat cair dan kemungkinan masih banyak perubahan ke depan.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Tak Ada Arahan Jokowi untuk Pasangkan Anies dan Muhaimin

Di sisi lain, ia mengaku koalisinya akan lebih fokus melayani rakyat dan melakukan percepatan pembangunan yang berpusat pada ekonomi.

"Kalau pergerakan partai-partai, pasti ini terus akan terjadi. Tapi, jika kita fokus kepada rakyat, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat buat tanggal 14 Februari 2024," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga tidak menutup kemungkinan jika koalisinya mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat bergabung mengusung Ganjar Pranowo.

"Semua peluang untuk membangun negeri bersama harus kita tempuh. Karena negeri ini sangat luas dan jati diri bangsa kita itu gotong royong," katanya.

Diketahui, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sementara itu, PPP membangun kerja sama politik dengan PDI-P, Partai Hanura, dan Perindo, untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Baca juga: PAN Sebut Koalisi Indonesia Maju Bakal Rapat, Tanggapi Wacana Duet Anies-Muhaimin

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil secara sepihak setelah Surya Paloh dan Muhaimin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada 29 Agustus 2023.

Terkait penunjukan Muhaimin tersebut, Riefky menganggap Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab, menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis malam

“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ujarnya lagi.

Baca juga: PAN Sebut Sudah Cium Rencana PKB Koalisi dengan Nasdem untuk Duet Anies-Muhaimin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com