Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Cuma Rumah Wali Kota Bima, KPK Juga Geledah Kantor Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima

Kompas.com - 30/08/2023, 19:06 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menggeledah rumah Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Lutfi pada hari ini, Rabu (30/8/2023).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tidak hanya kediaman Lutfi, kPK juga menggeledah sejumlah lokasi lain di Bima.

"Hari ini, tim KPK kembali lakukan (penggeledahan) di beberapa lokasi di Kota Bima," kata Ali saat dihubungi awak media, Rabu (30/8/2023).

Lokasi lain yang digeledah tim penyidik KPK adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima.

Baca juga: KPK Sebut Penggeledahan Kantor Wali Kota Bima Terkait Dugaan Korupsi dan Gratifikasi

Kemudian, rumah salah satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bima di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Namun, KPK belum mengungkapkan hasil dari penggeledahan di beberapa lokasi tersebut.

"Perkembangan akan disampaikan pada waktunya," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Baca juga: Rumah Pribadi Wali Kota Bima dan Pejabat PUPR Ikut Digeledah KPK

Meski sudah naik ke tahap penyidikan dan melakukan upaya paksa, KPK belum mengumumkan identitas para tersangka.

Pada Selasa (29/8/2023), tim penyidik KPK diketahui telah menggeledah kantor Wali Kota Bima.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Bima, Mahfud membenarkan adanya penggeledahan oleh KPK.

Ia juga mengungkapkan, KPK menyita sejumlah dokumen penting dari kantor wali kota Bima. Tetapi, Mahfud tidak mengetahui secara detail dokumen apa saja yang disita oleh KPK.

Penyitaan dilakukan usai KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota, Sekda dan ruang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) selama kurang lebih delapan jam.

Baca juga: KPK Bawa Sejumlah Koper Berisi Dokumen Usai Geledah Kantor Wali Kota Bima NTB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com