Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Polusi Udara Kian Parah, PKB Pertanyakan Program Perlindungan Lingkungan yang Digaungkan Pemerintah

Kompas.com - 29/08/2023, 20:14 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Polusi udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) saat ini kian parah. 

Terkait hal itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mempertanyakan hasil program perlindungan lingkungan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah. 

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan, polusi parah yang saat ini dirasakan di Jabodetabek merupakan dampak nyata dari perubahan iklim. 

“Sementara itu, program perlindungan lingkungan, termasuk penanggulangan iklim ini telah gencar dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Jadi bagaimana pertanggungjawaban kementerian atau lembaga (K/L) yang mengurusi persoalan ini,” ujarnya, Selasa (29/8/2023).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terhadap anggaran penanggulangan dampak perubahan iklim yang ada di berbagai K/L.

Baca juga: Ditunjuk Presiden untuk Tangani Polusi, Luhut: War Againts Polution

Cucun menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perlindungan lingkungan hidup dari tahun ke tahun relatif besar.

"Pada 2019, alokasi untuk program tersebut mencapai Rp 16,1 triliun, kemudian menjadi Rp 13 triliun pada 2020, Rp 14 triliun pada 2021, 12,8 triliun pada 2022, dan Rp 13,9 triliun pada 2023," tuturnya.

Dia mengatakan, upaya penanggulangan iklim ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, setiap tahun pemerintah selalu menganggarkan dana untuk membiayai program tersebut di kementerian atau lembaga negara.

“Tetapi, faktanya kita masih mengalami polusi udara dengan derajat keparahan luar biasa, maka perlu ada audit khusus dari BPK,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa.

Untuk diketahui, berdasarkan data IQAir per Senin (28/8/2023) pukul 11:00 Waktu Indonesia Barat (WIB), kualitas udara Jakarta berada di level tidak sehat.

Baca juga: 11 Perusahaan Kena Sanksi Terkait Polusi Udara, Menperin: Kita Sedang Cek dari Manufaktur atau Bukan

Indeks kualitas udara AQI US menunjukkan nilai 167 dengan polutan utama masih berkutat pada particulate matter (PM2.5) yang konsentrasinya mencapai 71.8 mikrometer per meter kubik (µm/m3).

PM2.5 merupakan partikel kecil berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai gangguan pernapasan. Konsentrasi PM2.5 di udara Jakarta merupakan 14.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Udara panas, kebakaran, dan polusi lingkungan diduga kuat menjadi pemicu buruknya kualitas udara di Jakarta sekitarnya.

Cucun mengatakan, buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya mempunyai dampak serius bagi kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan data WHO, material dalam polutan PM 2,5 bisa memicu berbagai gangguan infeksi saluran pernapasan, kanker paru, kardiovaskular, hingga kematian dini. 

Baca juga: Polusi Udara di Jakarta Semakin Parah, Heru Budi Dituntut Minta Maaf secara Terbuka

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com