JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menggema belakangan ini.
Dorongan ini berangkat dari pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah yang berharap dua bakal calon presiden (bacapres) itu bisa bersatu.
Sejauh ini, Ganjar dan Anies tak memberi isyarat penolakan. Keduanya justru menyambut baik atas wacana tersebut.
Di sisi lain, dorongan supaya Ganjar dan Anies berduet dinilai sebagai siasat untuk melawan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang belakangan santer bakal meminang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya di Pilpres 2024.
Ganjar mengaku tak keberatan dengan wacana berduet dengan Anies. Menurutnya, wacana untuk menjodohkannya dengan Anies merupakan hal wajar.
"Siapa yang mewacanakan? Wacana itu kan ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi," kata Ganjar Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023).
Baca juga: Respons Wacana Duet dengan Ganjar, Anies: Jadi Koalisi Dulu, Baru Ada Pembahasan
Ganjar juga mengaku tak mempermasalahkan atas wacana itu. Meski begitu, perlu ada dialog lebih lanjut.
"Sah, enggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapa saja biar adem. Biar dingin semuanya," paparnya.
Respons yang hampir sama juga dilontarkan Anies. Menurutnya, wacana ini tidak bisa dibahas begitu saja karena PDI-P bukan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Meski begitu, ruang pembahasan masih terbuka lebar apabila PDI-P menjadi bagian KPP.
"Kalau partainya bukan bagian dari koalisi bagaimana mungkin bisa dibahas namanya (penyatuan Anies-Ganjar)," kata Anies saat ditemui di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/8/2023).
"Menjadi bagian dari koalisi dulu baru ada pembahasan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga: Masih Perlukah Ganjar dan Prabowo Berebut Dukungan Jokowi?
Anies mengatakan, KPP selalu siap berdialog membuka kembali kemungkinan partai baru bergabung dalam koalisi.
Namun, untuk membahas pasangannya maju dalam pemilihan presiden sudah bisa dipastikan yang akan membahas adalah orang yang berada dalam koalisi saja.
"Tidak mungkin membahas nama seseorang yang tidak berada di dalam koalisi, orang partai ya, pemimpin partai, (ataupun) anggota partai," imbuh dia.