Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budiman Sudjatmiko: Surat Pemecatan Diterima Putri Saya yang Diberi Nama oleh Megawati

Kompas.com - 25/08/2023, 05:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Budiman Sudjatmiko menerima surat pemecatan dari keanggotaan PDI-P pada Kamis (24/8/2023).

Kepada Kompas.com, Budiman mengaku surat itu diterima langsung oleh putrinya. Sebab, ia sedang berada di luar rumah saat surat itu tiba di kediamannya.

"(Surat pemecatan) diterima oleh putri saya yang kebetulan waktu kecil dikasih nama oleh Ibu Megawati," kata Budiman saat dihubungi Kompas.com, Kamis malam.

Budiman menuturkan bahwa surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca juga: PDI-P Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko gara-gara Dukung Prabowo

Ia mengaku belum bisa berkomentar banyak. Ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPP PDI-P.

Menurut dia, surat itu juga menandakan satu episode kehidupannya di PDI-P telah berakhir.

"Dan saya tentu akan memulai episode berikutnya, bagian dari perjalanan panjang saya sebagai manusia politik sejak saya remaja dan ya, akan mencoba terus mengalir bersama sejarah saja, bersama waktu ya," ungkap Budiman.

Mantan aktivis Pro Demokrasi ini juga mengaku siap membuka lembaran episode baru dalam hidupnya.

Namun, episode baru itu tak disebutkan bermakna memilih partai politik anyar.

Baca juga: Soal Budiman Sudjatmiko, PDI-P: Partai Sebesar Kami Tak Akan Berkurang karena 1 Orang Keluar

Budiman hanya minta didoakan dapat terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.

"Kita siapkan episode-episode baru. Saya harap bisa berkontribusi positif bagi Indonesia yang lebih baik dengan sumbangan kecil," ujar dia.

Untuk diketahui, PDI-P memecat Budiman setelah dirinya bermanuver mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Padahal, PDI-P sudah menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres.

Langkah politik Budiman dimulai ketika mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu menyambangi kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, dirinya langsung dipanggil DPP PDI-P untuk dimintai klarifikasi.

Bukannya meredam aksinya, Budiman justru mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jawa Tengah pada 18 Agustus lalu.

Partai berlambang kepala banteng itu kemudian sempat bereaksi untuk memberikan sanksi kepada Budiman pada Senin pekan ini. Namun, hal itu urung dilakukan dengan alasan DPP PDI-P tengah mengevaluasi kenaikan elektabilitas Ganjar berdasarkan dua survei terbaru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com